Diduga Kuat Oknum ASN di Lingkup PUPR Kuningan Bermain Proyek

Kuningan,RN Peraturan Pemerintah (PP) no 53 tahun 2010  tentang adanya larangan ASN bermain proyek yang menggunakan anggaran APBN maupun APB...

Kuningan,RN

Peraturan Pemerintah (PP) no 53 tahun 2010  tentang adanya larangan ASN bermain proyek yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD, dengan sanksi yang tegas sampai pada pemecatan,tidak membuat ASN takut,bahkan berani menganggap enteng dan angin lalu,

Hal ini terungkap dari program pemerintah di dalam mengurai masalah sampah sungguh di rasa bagus,melalui program TPS 3R(tempat pengelolaan sampah,reuce,reduce,recyckle),yang mana Kab Kuningan Tahun 2022 mendapatkan bantuan keuangan(Bankue) dari provinsi Jawa barat dengan anggaran Rp.580.000.000. Per Desa penerima program melalui satker dinas PUPR,untuk 4 Desa penerima mampaat, dengan sistem pengerjaannya dengan cara swakelola artinya di kerjakan dengan memberdayakan masyarakat setempat  dengan kuasa anggaran panitia yang ada termasuk ada kewenangan untuk pengadaan barang material.

Namun sangat ironis,berdasarkan investigasi tim media  di lapangan di temukan indikasi adanya oknum ASN dilingkup PUPR bermain dalam pengadaan material, salah satunya  salah satunya pengadaan kontruksi atap bangunan.

Dugaan pihak Dinas PUPR Kuningan ikut bermain proyek program.salah satunya pengadaan kontruksi atap bangunan,ini semua berawal dari salah satu desa penerima program.Yakni Desa Sukaraja Kec Ciawigebang Kab Kuningan.

Menurut informasi program TPS 3 R di kelola oleh sekdes,pemasangan besi   memakai besi 8 banci,pemasangan bata di BORONGKAN,dan untuk kontruksi atap di borong oleh pihak Dinas PUPR.

Senin,26/9/2022, sekdes Sukaraja saat di kompirmasi menjelaskan,bahwa program TPS 3R itu bukan di kelola sama saya aja,ada kelompok kerja masyarakat,namun saya dan pak bihi ikut di kelompok kerja masyarakat sebagai administrasi,terkait ekbang Karna banyak pekerjaan juga jadi di lapangan di pegang bihi. Untuk besi 8 banci itu udah saya tegur dan di ganti,terkait kontruksi atap pakai besi habim sama wf kenapa di kerjakan pihak pupr,itu atas dasar kesepakatan 4 kepala Desa penerima mampaat,biar hasil pekerjaanya bagus.

Pokoknya kami bekerja sesuai arahan dari dinas PUPR dan juklak juknis tata cara pengerjaan.Karna kami pengen yang terbaik dan dapat di rasakan mampaatnya program ini untuk kedepanya."ujar nya"

Mendengar  penjelasan Sekdes Sukaraja,Ketua Forwades,Suradi  angkat bicara. 

"Saya rasa penjelasan sekdes  itu normatif sesuai SOP,namun para awak media yang terjun langsung ke lapangan,melihat dan bertanya kepada para pekerja langsung,memang seperti itu sesuai info di lapangan,namun yang patut di soroti dan mendapat perhatian serius,itu steatmen sekdes Sukaraja,bahwa pemasangan kontruksi atap yang di kerjakan(DI borong) pihak dinas PUPR,itu yang harus di tindak lanjuti ,Karna kok bisa kan program padat karya tunai(swakelola),dinas ikut bermain proyek,apakah di benarkan .....?????." Kata Suradi 

Ini menjadi bahan kajian dan analisa kami pihak Forwades,mungkin kami Forwades akan berkirim surat kepada Kadis PUPR,  untuk beraudensi duduk bersama menjelaskan hal ini,apalagi atas dasar kesepakatan 4 kades penerima program.Ada apa ini...???.jangan jangan  di duga ada indikasi bagi bagi proyek.Anggaranya besar kurang lebih Rp.580.000.000 itu untuk bangunan,mesin pengolahan sampah dan armada angkutan sampahnya.Jadi memang kebanyakan program TPS 3R sudah banyak Desa yang dapat,namun realisasi program tidak banyak terwujud,Karna banyak yang terbengkalai alias kubra.program terwujud namun pelaksanaan berkesinambungan ya mandek."tandasnya"

(Full Tim )