Kajari Cikarang Bekasi Dinilai Bermain Politik dalam Menangani Kasus Hukum Kades Lambangsari

BEKASI, RN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang saat ini dikomandoi oleh Ricky Setiawan Anas selaku Kepala Kejaksaan Negeri ...

BEKASI, RN- Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang saat ini dikomandoi oleh Ricky Setiawan Anas selaku Kepala Kejaksaan Negeri dianggap turut bermain politik dalam menangani kasus hukum terhadap Kepala Desa (Kades) Lambangsari, Tambun Selatan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bambang Sunaryo, SH, MH selaku Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pipit Haryanti.

"Kasus yang menjerat Kades Lambangsari Pipit Haryanti lantaran dugaan korupsi penyalah gunaan kewenangan perangkat Desa atas pungutan liar Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021, namun menurut saya bahwa di Kasus ini Penegakan Hukumnya tembang pilihan (pilih kasih). Kepala Desa Lambang Sari tidak berdiri sendiri. Ada Panitia ada Sekretaris Desa ada Kasi Pemerintahan ada RT ada RW ada Kepala Dusun dan ada beberapa Unsur lainnya yang ikut menikmati aliran dana tersebut tapi kenapa hanya Kepala Desa saja yang ditetapkan sebagai tersangka?," tegas Bambang Sunaryo saat ditemui, Senin (19/9/2022) seraya bertanya.

Bambang Sunaryo menjelaskan, adapun data yang kita dapati menyebutkan bahwa alokasi dana sebesar Rp 400.000 yang dihasilkan dari uang PTSL itu terbagi diantaranya, Kades Rp 80.000, Sekdes Rp 60.000, Kasi Pemerintahan Rp 60.000, RT. Rp 50.000, RW. Rp 50.000, BPD (Badan Perwakilan Desa) Rp 15.000, Kepala Dusun Rp 35.000, Input Komputer Rp 20.000

Sekretariat PTSL 35.000 dengan Total keseluruhan Rp 400.000. Mereka-mereka itu ikut menikmati aliran dana tersebut.

"Dana tersebut dihasilkan dari kurang lebih ada sebanyak 1000 pemohon. Dan yang pasti masyarakat merasa terbantu dengan sikap yang diberikan oleh sang Kepala Desa Lambangsari. Namun, Pungutan tersebut kalau menurut SKB sebesar Rp 150.000 namun menurut keterangan si Kepala Desa munculnya nominal Rp 400.000 itu bukan semata-mata di Prakarsai si Kepala Desa namun atas keputusan bersama. Saya sepakat ini kesalahan, kekeliruan tapi semua ini bukan Prakarsa si Kepala Desa semata melainkan atas Keputusan Bersama seperti Sekdes, KasiPem, RT/RW, Kepala Dusun maka dilakukanlah pungutan tersebut tapi kenapa tidak ikut dijadikan sebagai Tersangka?," ungkap Bambang Sunaryo.

Maka dari itu, sambung Bambang Sunaryo, Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi dalam melakukan penegakan hukum tembang pilih. Kami merasa ini ada muatan politiknya.

"Untuk itu, kami meminta kepada Kejagung RI agar mencopot Kajari Kabupaten Bekasi. Dan, orangnya yang ikut menikmati aliran dana, seperti Sekretaris Desa harus ikut dikenai kasus hukum. Kalau Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang mau maen politik lebih baik keluar atau berhenti dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Maenlah politik, nanti berkontestasi di Pemilu 2024. Tapi kalau mau bicara menegakkan Hukum, Sekdes, KasiPem harusnya juga ikut dijadikan sebagai Tersangka. Kalau cuma Kades dijadikan Tersangka itu mencerminkan ketidak Profesionalan seorang Kajari," papar Bambang Sunaryo.

Menurut pandangan saya, lanjut Bambang Sunaryo, Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ikut keseret pada kepentingan politik didalam menangani Kasus Hukum Kades Lambangsari. Pertanyaannya kami, apakah Kepala Kejadian Negeri Cikarang pernah melakukan pendampingan Hukum ke Desa-desa, terlebih di Desa Lambangsari? 

"Jadi jangan bicara suka atau tidak suka tapi ada titipan apa dibalik menangani kasus Hukum di Desa Lambangsari? Jadi menurut kami kepentingan politik sangat kental, adanya tembang pilih dalam menegakkan Hukum itu sangat menonjol. Diluar dari Kepala Desa Lambang Sari nilainya hanya Rp 400.000 namun ditempat lain lebih dari pada itu. Ada gak Pendampingan Hukum setiap Tahunnya tentang APD (Alat Perangkat Desa) atau Pemda Kabupaten Bekasi? Mestinya harus ada edukasi, pencegahan," ungkap Bambang Sunaryo.

Untuk itu, kata Bambang Sunaryo, kami berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi dan para Aparatur Kejaksaan kalau memang mau menegakkan Hukum tegakkanlah Hukum dengan seadil-adilnya. Jangan ada tembang pilih apalagi ikut dalam kepentingan politik. 

"Kalau tembang pilih seperti yang terjadi saat ini menurut saya ini bentuk ketidak mampuan Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang. Ada tanda tanya besar dikami ada titipan apa ini? Kalau mau maen politik berhenti saja dari ASN," imbuh Bambang Sunaryo.

Bambang Sunaryo menjelaskan Pipit sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Berkas sudah lengkap dan menunggu pemberitahuan Sidang. Namun, menurut saya dalam kasus ini bentuk ketidak mampuan seorang Kepala Kejaksaan.

"Sebagai catatan, tindakan dalam kasus Korupsi atau Pungli itu tidak mungkin dilakukan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri itu pasti dilakukan secara bersama-sama. Pertanyaannya, Kenapa hanya Kepala Desa yang dijerat kasus Korupsi? Ini bentuk ketidak mampuan seorang Kepala Kejaksaan," pungkasnya.(@nt)