Ketua Forwades mengkritik keras, adanya dugaan BLT Desa Sampora disunat

Kuningan,RN Menyikapi pemberitaan media ini yang berjudul "Harga BBM naik, diduga bansos BLT Desa Sampora Kabupaten Kuningan di sunat.&...

Kuningan,RN

Menyikapi pemberitaan media ini yang berjudul "Harga BBM naik, diduga bansos BLT Desa Sampora Kabupaten Kuningan di sunat." Ketua Forum Wartawan Desa dan Sekolah (Forwades) Suradi angkat bicara, Sabtu (17/9/2022) di kantor sekretariat nya.

" Apapun dalihnya hak penerima manfaat nggak bisa diganggu gugat karena jelas itu ada aturannya, masa peraturan menteri bahkan keputusan presiden  kalah sama kebijakan di desa itu kan sangat lucu," kata Suradi yang lebih akrab dengan nama panggilan Bule

Seharusnya  pemerintah desa menurut Suradi dalam membuat keputusan harus mengacu pada peraturan menteri sosial, itukan sudah jelas , tidak boleh ada potongan , apapun alasannya tetap tidak dibenarkan, bahkan PJS sebelum mengijinkan hal tersebut minimal harus berkonsultasi dengan dinas sosial dulu sehingga ada payung hukum, jangan hanya di tingkat bawah, jadi seolah olah peraturan menteri kalah oleh regulasi desa , kalau sudah demikian."percuma ada aturan kalau untuk di langgar" tandasnya

Lebih lanjut, kalau kita asumsikan pemotongan 100 ribu dari 522 KPM akan terakumulasi sangat besar mencapai 52 juta rupiah, harus jelas untuk berapa orang , apakah rata nilainya dengan penerima terdaftar , kemudian yang jadi permasalahan bukan itu saja , tetapi masalah aturan yang menentang aturan diatas, dan kita akan berkirim surat ke kementrian sosial apakah ada aturan BLT BBM boleh dipotong demi kebersamaan

Untuk informasi di pemberitaan sebelumnya di jelaskan bahwa ,adanya potongan sebesar 100 ribu rupiah terhadap penerima bantuan. Penerima bantuan yang seharusnya bisa memanfaatkan uang senilai Rp 500.000 malah harus mengembalikanya lagi Rp 100.000 dengan dalih untuk di bagikan pada Yang tidak dapat bantuan. Terkait hal itu pemerintah desa Sampora banyak mendapat  kritikan dari kalangan masyarakat , pasalnya PJS kepala desa Sampora Ida Farida,S.Sos,MM.berkilah , pemotongan tersebut berdasar keputusan bersama hasil musyawarah  antara penerima bantuan dengan lembaga desa, hal ini demi menjaga kondusifitas masyarakat,sehingga hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada penerima yang tidak terdaftar.

" Betul terkait pemotongan  BLT itu ada, namun pihak desa tidak pernah menginstruksikan, itu inisiatif kalangan bawah dan hasil musyawarah untuk berbagi, kemudian di bagikan pada orang  yang tidak terdaftar dengan tujuan pemerataan "jelas PJS Kades Sampora saat di konfirmasi media ini Kamis (15/9/2022) di dampingi sejumlah perangkatnya

(Fulls/tim)