Penghargaan WTP Diduga Tidak Benar "Temuan BPK RI Dibantah Oknum Pejabat Pemkab Taput"

Tapanuli Utara, RN Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas pengelolaa...

Tapanuli Utara, RN

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas pengelolaan dan administrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam 8 tahun berturut-turut yang mendapat prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diragukan kebenarannya.

Dimana berbagai permasalahan pengelolaan Dana APBD dan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Taput beberapa tahun lamanya masih menyimpan banyak permasalahan yang hampir tiap tahunnya tidak terselesaikan dan bahkan sudah menjadi misteri.

Fakta atas pengelolaan dan kebobrokan kinerja beberapa Pejabat Pemkab Taput itu masih tertutup rapat, hingga Pemeriksaan TIM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara saja diduga tidak mampu menyingkap, hingga Penghargaan WTP itu dinilai tidak benar sebab Oknum Pejabat Pemkab Taput membantah bahwa hasil keterangan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera itu tidak benar atau ngawur.

Pernyataan itu dikatakan salah seorang Pejabat Pemkab Taput saat awak media melakukan undangan konfirmasi pada salah seorang pejabat Pemkab Taput melalui pesan singkat/WA dan hasil konfirmasi dikantornya Oknum menerangkan pada awak media bahwa hasil pemeriksaan BPK RI tentang keberadaan dua Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB) pengadaan mobil yang terlampir  didalam temuan BPK RI dibantah dan menyatakan bahwa BPKB Mobil ada ditangan mereka.

Sementara komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "J.Tambunan" menanggapi pernyataan Oknum Pejabat Pemkab Taput itu perlu dievaluasi sebab akan berdampak pada Kinerja Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, hingga J.Tambunan menilai bahwa tanpa disadari bahwa Oknum Pejabat Pemkab Taput itu telah membantah Penghargaan WTP atas Prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diterima pihak Pemkab Taput selama 8 tahun berturut-turut.

Bantahan ini sangat membingungkan masyarakat akan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang diduga terlalu gampang dalam memberi penghargaan WTP pada pihak Pemkab/Pemko, hingga terdengar bantahan dari oknum Pejabat Pemkab Taput atas hasil pemeriksaan BPK RI itu. Untuk itu masyarakat meminta pihak BPK RI bisa menjelaskan dan lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan agar kebimbangan masyarakat terlebih selaku kontrol masyarakat tidak ikut apatis akan kinerja BPK RI atas hasil pemeriksaannya. (S.Tambunan)