Menjelang tahun politik disinyalir POKIR semakin merajalela

Kuningan, RN Proyek pekerjaan infra struktur dahulu di kenal dengan dana aspirasi anggota DPRD  kini istilah tersebut bergeser menjadi dana ...

Kuningan, RN

Proyek pekerjaan infra struktur dahulu di kenal dengan dana aspirasi anggota DPRD  kini istilah tersebut bergeser menjadi dana pokir (Pokok Pokok Pikiran) yang sejatinya merupakan serapan usulan dari masyarakat,lalu di sampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian di bawa dan diusulkan didalam pembahasan RAPBD.

Artinya Jadi jelas bahwa pokir adalah usulan masyarakat yang di titipkan kepada anggota DPRD untuk di masukan dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang kemudian menjadi Rencana kerja Dinas terkait, semisal Dinas PUPR, Rumkim dan sebagainya.

Dana POKIR kemudian diklaim menjadi semacam "hak milik" anggota dprd yang menerima titipan masyarakat ,dan lebih mirisnya kemudian oleh anggota dewan yang bersangkutan, pokir tsb menjadi semacam "ladang uang" atau ATM. 

Namun anehnya tahun ini 2023 menjelang tahun politik 2024 Pokir semakin merajalela bahkan dapat keluhan dari berbagai kalangan seperti dikutip dari media online,patroli 88 investigasi.com bahwa terkait POKIR sangat santer menjadi  opini di berbagai kalangan terkait perencanaan dan pelaksanaan  program di tahun anggaran 2023 Disinyalir terserap oleh POKIR Anggota Dewan( poko - poko pemikiran) banyaknya keluhan dari para kepala Dinas serta PPK di beberapa SKPD. 

Menurut salah seorang kepala Dinas yang minta di sembunyikan legalitas nya menuturkan terus terang perencanaan, pelaksanaan  program di tahun 2023 hampir di kuasai / terserap oleh aspirasi dewan ( Pokir  ) jujur kami selalu pemangku anggaran merasa tertekan pasalnya ketika ada kekurangan dalam pelaksanaan anggota dewan seolah - olah cuci tangan semua di bebankan ke Dinas, imbuhnya lebih jauh  bukan hanya itu bahkan kewajiban pun tidak di penuhi singkatnya. 

Menurut pandangan kacamata rekan - rekan dari LSM Penjara, Obor, yang berkolaborasi dengan Forwaku saat santai menikmati kopi, menyikapi dengan bumingnya opini yang berkembang  terkait Disinyalir Anggaran tahun 2023 Aspirasi Anggota Dewan ( POKIR) yang merajalela,  sebetulnya ada ga dari pemerintah dana murni yang di peruntukan POKIR, bagai mana dengan kewajiban dan peran fungsi para wakil rakyat saat mengucapkan janji dan sumpahnya. Pada dasarnya Aspirasi Anggota Dewan ( POKIR) sebagai kendaraan untuk kepentingan Golongan dan memperkaya diri sendiri,  intinya wajar bila para kepala SKPD beserta PPK mengeluh terkait tungtutan dari anggota dewan lebih hematnya sah - sah saja SKPD menolak tungtutan dari anggota dewan hematnya karna tidak ada aturan yang mengikat.

(Fulls/tim)