Warga Desa Montor Kecewa, Pengajuan PTSL Diabaikan Panitia

Pandeglang, RN Pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi warga yang belum memiliki kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya...

Pandeglang, RN

Pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi warga yang belum memiliki kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya dengan diluncurkannya Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk di Kecamatan Pagelaran dan pihak BPN Pandeglang telah melakukan sosialisasi program PTSL tersebut pada Jumat (3/2/23) lalu di Kantor Desa Margasana dengan menargetkan untuk tahun 2023 sebanyak 9.686 buku. Dari jumlah itu, terdapat 7.600 hektar bidang tanah dan sebanyak 5.000 patok, atau tanda batas yang dipasang secara serentak, yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 

Hal itu disampaikan Ahmadi Sasmita Ketua DPK Pandeglang Organisasi Kebangkitan Rakyat Berjuang Nasional Republik Indonesia (Karaben RI) ke awak media, di Kp. Montor Timur Desa Montor Kec Pagelaran, Rabu (28/3/23) lalu. 

"Meskipun program tersebut adalah untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan pelayanan mengurus sertifikat, namun di Desa Montor, panitia pelaksana pengurusan sertifikat ini justru malah mempersulit warganya untuk mengajukan permohonan sertifikat masal tersebut,"ungkapnya Ahmadi. 

Selain itu, dia menambahkan, panitia PTSL juga meminta uang ke pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih sebagai uang pendaftaran untuk setiap bidangnya.

"Salah satu warga Desa Montor di lingkungan RT 008 RW 02 yang minta namanya dirahasiakan mengaku kecewa atas sikap panitia tersebut, bahkan hingga sekarang objek tanah yang diajukan program PTSL tersebut tidak dilakukan pengukuran, sementara yang lain sudah selesai dan tentu ini seolah diabaikan", imbuhnya. 

Namun, hal tersebut dibantah saudara Jamar yang mengaku sebagai Ketua Panitia PTSL di Desa Montor. 

"Sebenarnya kami tidak mengabaikan saudara pemohon, hanya saja saat ini Tim ukurnya sedang pulang dulu karena memasuki Bulan Suci Ramadhan dan nanti akan dalam waktu dekat akan dilanjutkan kembali proses pengukuran karena ada juga beberapa bidang yang belum diukur", bantah Jamar yang akrab dipanggil Amay.

Jamar yang juga sebagai Sekretaris Desa Montor membantah nilai nominal yang diminta kepada pemohon.

"Untuk biaya pendaftaran yang pernah saya katakan kepada pemohon bukan Rp.250 ribu akan tetapi hanya Rp.150 ribu saja sesuai arahan dari pihak BPN untuk setiap bidangnya. Adapun bila nanti sertifikat sudah selesai, itu urusan nanti," tutur Jamar. 

Saat ini, di Desa Montor yang sudah terukur sekitar 400 bidang tanah dan sisanya masih ada sekitar 17 bidang tanah yang belum terukur dan juga masih ada penambahan, yang pasti tanah yang belum terukur akan segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (Wan).