Pj.Walikota Dan Sekda Tebing Tinggi Perlu Lakukan Evaluasi Dan Copot Jabatan Kadis Kominfo

Tebing Tinggi, RN Prestasi dan kinerja beberapa Oknum OPD Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya diduga tidak becus, mestinya perlu perh...

Tebing Tinggi, RN

Prestasi dan kinerja beberapa Oknum OPD Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya diduga tidak becus, mestinya perlu perhatian Pj.Walikota dan Sekretaris Daerah untuk lakukan evaluasi jabatan beberapa Oknum OPD yang selama beberapa tahun diduga sesuka hati mengelola anggaran Dana APBD didinas masing-masing.

Salah satu dari beberapa Oknum OPD itu diduga terjadi di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi dalam mengelola anggaran APBD Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran Dinas.

Adapun dugaan masalah pengelolaan Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi itu terkait Belanja tahun 2020 mencapai Rp 8,6 miliar , tahun 2021 mencapai Rp 11,5 miliar dan tahun 2022 mencapai Rp 13,2 miliar diduga berbau kepentingan kelompok dengan menghambur-hamburkan anggaran sesuka hati tanpa regulasi aturan hukum.

Penelusuran awak media dalam menyikapi permasalahan terkait Belanja beberapa tahun itu, awak media mencoba melakukan konfirmasi pada pihak Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Namun pihak Dinas Kominfo belum mau dimintai komentar, hingga awak media melayangkan surat konfirmasi tertulis pada Kantor Dinas Kominfo Tebing Tinggi tetapi pihak Dinas hanya mampu menjawab tertulis tanpa memberikan jawaban atau penjelasan lengkap.

Paling parahnya lagi bahwa pihak Dinas Kominfo Ikut-ikutan sebagai perantara pemberi penjelasan permasalahan dibeberapa Dinas atau OPD di wilayah Kota Tebing Tinggi sementara permasalahan internal Dinas Kominfo saja pihaknya tidak mampu menjawab atau menjelaskan permasalahan secara lengkap, kok mampu menjawab permasalahan OPD lainnya.

Prilaku Oknum Dinas Kominfo ini dinilai salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" saat diminta pendapat  oleh pihak awak media ditempat terpisah dan menjelaskan bahwa tidak etik Oknum OPD menjawab permasalahan Dinas lain sementara memberikan jawaban dan menjelaskan permasalahan internal Dinasnya saja belum bisa dijawab atau dijelaskan, kok berani urus permasalahan OPD lain ?

Kinerja dan prestasi Oknum OPD seperti ini perlu menjadi perhatian Pj.Walikota dan Sekretaris Daerah agar perlu mengevaluasi jabatan Oknum pejabat seperti ini sebab akan berdampak pada dugaan akan mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah yang selama ini didengung-dengungkan. (S.Tambunan)