Pungutan Pembelian Drumband di SDN 1 Kebaman Diduga Melanggar Aturan

Banyuwangi, Radar Nusantara Praktik pungutan yang diduga ilegal kembali mencuat di dunia pendidikan, kali ini menimpa SD Negeri 1 Kebaman, K...

Banyuwangi, Radar Nusantara

Praktik pungutan yang diduga ilegal kembali mencuat di dunia pendidikan, kali ini menimpa SD Negeri 1 Kebaman, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Di sekolah ini, wali murid diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 200.000 untuk pembelian alat drumband, yang totalnya mencapai Rp 30.000.000 untuk 160 siswa. Kebijakan ini dianggap melanggar aturan karena memberi beban kepada orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

Menurut salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, pada pertemuan antara wali murid dan komite sekolah, pihak sekolah menginginkan agar setiap orang tua menyetorkan sejumlah dana yang dapat dilakukan secara tunai atau melalui sistem buku tabungan kepada wali kelas untuk direkap dan kemudian disetorkan kepada bendahara komite. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang transparansi penggunaan dana dan komitmen sekolah terhadap kebutuhan pendidikan siswa.

Data menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2024-2025, jumlah siswa di SDN 1 Kebaman mencapai 176 siswa, sementara jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah 188 siswa. Besaran BOS yang diterima pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 182.110.000, yang dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk kegiatan pembelajaran dan pemeliharaan sarana prasarana. Namun, terdapat indikasi tidak sesuainya antara data siswa yang tercatat dan yang aktif belajar di sekolah, menimbulkan dugaan manipulasi data.

PLT Kepala SDN 1 Kebaman berdalih adanya pungutan tanpa payung hukum di sekolahnya. Menurutnya, pungutan untuk pembelian alat drumband yang dibebankan kepada wali murid itu atas inisiatif wali murid sendiri, karena melihat kondisi alat drumband di sekolah yang sudah rusak dan tidak layak digunakan.

Kondisi ini menjadi sorotan karena banyak wali murid merasa tertekan untuk tidak bersuara dalam rapat-rapat yang diadakan, meskipun mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap pungutan tersebut. Beberapa orang tua merasa tidak punya pilihan selain menerima keputusan yang ada, demi kepentingan pendidikan anak-anak mereka.

Jika dugaan pungutan ini terbukti, Dinas Pendidikan setempat dan aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menindak lanjutinya. Tindakan ini penting demi menjaga integritas pendidikan dan melindungi hak-hak siswa serta orang tua di Banyuwangi.

(Taufik)