DPMPD Pandeglang Biarkan Oknum Perangkat Desa Miliki Rangkap Pekerjaan

Pandeglang, RN Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menilai bahwa Dinas Pembe...

Pandeglang, RN

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menilai bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Dinsos Kabupaten Pandeglang termasuk Camat Cadasari dan Kepala Desa Cadasari seolah melakukan pembiaran terhadap oknum perangkat desa yang memiliki pekerjaan ganda atau rangkap pekerjaan, seperti Sekdes Cadasari yang bertahun-tahun memiliki rangkap jabatan dan rangkap penghasilan yang dua-duanya dari APBN.

Pendamping PKH merupakan perpanjangan tangan pemerintah (Kementerian Sosial) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendamping PKH menjadi ujung tombak di lapangan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai SOP, pendamping PKH harus patuh pada kode etik yang dibuat oleh Kementerian Sosial, yang mana salah satunya larangan bagi Pendamping PKH doubel job atau rangkap pekerjaan.

Dilansir dari Banselpos.com, hal tersebut bukan lagi menjadi rahasia umum, para pendamping PKH banyak yang rangkap pekerjaan atau doubel job seperti pekerjaan sebagai guru, pengurus kelompok tani atau P3A, Sekretaris Desa, Pendamping Lokal Desa, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Salah satunya terjadi di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, HCH Sekretaris Desa Cadasari sudah bertahun-tahun rangkap pendamping PKH, yang sekarang sudah ditetapkan menjadi PPPK Kemensos.

“Hal ini tentunya menjadi dampak negatif bagi para pendamping PKH yang rangkap pekerjaan, yang seharusnya fokus terhadap pekerjaannya dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” ungkap L. Irawan selaku Sekretaris DPC GWI Pandeglang, Kamis (09/10/2025).

Menurutnya, tentunya hal tersebut seharusnya ada tindakan tegas, karena para pendamping PKH sudah melanggar kode etik atau aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang mana pendamping PKH tidak boleh untuk rangkap jabatan.

“Hal tersebut menjadi sorotan luas bagi kalangan masyarakat, dikarenakan ketidak ketegasannya Pemerintah dalam mengurusi SDM Sosial nya sendiri yang sudah sepatutnya diberikan sanksi tegas ataupun diberhentikan,” tandasnya.

Perbuatan Sekdes Cadasari yang rangkap SDM PKH seolah di biarkan sudah bertahun-tahun, oleh pihak Kecamatan, Dinsos maupun DPMPD Pandeglang, yang nantinya akan menjadi contoh buruk bagi perangkat desa lainya.

Seharusnya jangan hanya suruh memilih tapi berikan sangsi tegas, dan pengembalian gaji rangkapnya selama rangkap pekerjaan, yang dua-duanya bersumber dari anggaran pemerintah.

Kami memita kepada APH dan Dinas terkait agar meneriksa pelanggaran yang dilakukan Sekdes Cadasari, dan kami sudah layangkan laporan pengaduan ke Bupati Pandeglang terkait perangkat desa berinisial HCH yang bertahun-tahun rangkap jabatan Sekdes dan Pendamping PKH.

Dan kami akan segera layangkan laporan pengaduan ke Kementrian Sosial dan Kementrian Desa karena jelas ini sangat melanggar, imbuhnya. 

Sementara, Camat Cadasari Wawan Ruswandi SN, S.IP dan H Muslim Taufik Kepala DPMPD Pandeglang saat dikonfirmasi melalui WhatsApp belum memberikan keterangan atau penjelasannya. (Red).