Arogansi Oknum Anggota DPRD Tanjab Barat, Diduga Fitnah Almarhum Ayah "KUMPUL KEBO"

Tanjab Barat, radarnusantara.com Masih dalam hitungan hari atau bulan Almarhum meninggal dunia, Demi harta waris, muncul perkataan tidak pan...

Tanjab Barat, radarnusantara.com

Masih dalam hitungan hari atau bulan Almarhum meninggal dunia, Demi harta waris, muncul perkataan tidak pantas terhadap almarhum yang diluntarkan oleh anak kandung nya, Inniasal Ddi, selaku Oknum Anggota Perwakilan Rakyat (DPRD) Tanjung Jabung Barat.Provinsi Jambi,

Perkataan fitnah itu muncul dikehui melalui Berita Acara Pengiriman Surat Penggilan Jurusita Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tanggal 12 Nopember 2025.memanggil Ismail agar datang menghadap di muka sidang pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2025, Jam 09.00 WB,

Dalam Gugatan untuk memeriksa perkara Gugatan Harta Waris antara, penggugat berjumlah 8 orang atas nama sekeluarga anak dan istri pertama Almarhum, melawan tergugat berjumlah 5 orang atas nama sekeluarga anak dan pasangan istri kedua Almarhum. dalam agenda perkara tersebut kedua belah pihak masing-masing didampingi 3 orang kuasa hukum yang diagendakan sidang perdana Senin Jam 09.00 WB, tanggal 24 Nopember 2025. Namun ernyata sidang ditunda, karena pihak keluarga penggugat Oknum Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat inisial Ddi.tidak hadir,

Hal ini pihak teragugat Ismail mengetakan, Bahwa tentang pekera pembagian Harta Waris peninggalan Almarhum.itu ada beberapa tempat Usaha dapat diselesaikan secara ke keluargaan, "tidak pantas Inisial Ddi. Oknum wakil rakyat tersebut memfitnah terhadap almarhum ayahnya sendiri "HAb*s" dengan menuduhnya "KUMPUL KEBO", sebuah tuduhan yang dinilai tidak hanya mencederai kehormatan, martabat keluarga tetapi juga menyalahi etika publik yang seharusnya dijaga oleh pejabat negara.

Para tokoh masyarakat menilai tindakan tersebut sangat tidak etis, terlebih dilakukan oleh Seseorang yang memegang jabatan publik dan terikat oleh kode etik DPRD, Dalam keterangan keluarga, mereka menyampaikan keberatan terhadap pernyataan oknum anggota dewan beserta keluarga tersebut yang diduga menyampaikan tuduhan bernada negatif terhadap almarhum. Keluarga menilai tuduhan tersebut melampaui batas kewajaran, terlebih karena menyasar seseorang yang sudah meninggal dunia, dan tidak dapat memberikan klarifikasi.

Keluarga istri kedua almarhum, juga menyoroti proses isbat nikah yang diajukan oleh pihak lbu anggota DPRD setelah almarhum ayah meninggal dunia. Mereka mempertanyakan alasan isbat diajukan baru setelah meninggalnya almarhum, padahal berdasarkan data dan penjelasan keluarga, almarhum dan ibu yang mengajukan permohonan isbat "telah bercerai serta tidak tinggal serumah selama lebih dari 40 tahun". Menurut keluarga, infomasi mengenai riwayat hubungan itu tidak tampak secara lengkap dalam proses hukum, sehingga memunculkan keraguan mengenai kelengkapan data yang diajukan ke pengadilan.

Kejanggalan berikutnya muncul terkait susunan ahli waris. Keluarga menyebut ada informasi yang tidak disampaikan sccara lengkap mengenai ahli waris lain yang sclama ini hidup bersama almarhum. mendampingi ketika sakit, dan mengurus seluruh kebutuhan almarhum hingga akhir hayatnya. Pihak keluarga merasa nama-nama terscbut tidak dicantumkan atau tidak dijclaskan secara utuh dalam dokumen awal yang diajukan ke pihak berwenang.

Keluarga juga mengungkapkan bahwa beberapa harta yang sudah dihibahkan secara sah kepada ahli waris tertentu sebelum almarhum meninggal tetap dibawa-bawa dalam klaim sebagai bagian dari harta warisan. Bagi keluarga, tindakan mengaitkan hibah yang terjadi sebelum kematian

almarhum ke dalam sengketa warisan kini menambah panjang daftar pertanyaan mengea transparansi proses.

Dari sisi hukum, dugaan fitnah terhadap orang yang sudah meninggal dapat diproOSes melalui Pasal 310-311 KUHP, sementara manipulasi data ahli waris dapat bersinggungan dengan pasal pemberian keterangan palsu dalam proses peradilan. Tokoh masyarakat dan pemerhati hukum yang mengikuti isu ini menyebut babwa ketika seorang pejabat publik terlibat dalam dinamika keluarga yang kompleks, kehati-hatian dan transparansí seharusnya menjadi prinsip utama. Pernyataan benada fitnah, proses hukum yang tidak mencantumkan informasi lengkap, serta *dokumen-dokumen instan" yang muncul pasca-kematian almarhum dapat memicu persepsi negatif dan merugikan citra lembaga legislative serta Lembaga lain yang tertibat.

Keluarga menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud menyalahkan siapa pun secara langsung. tetapi menegaskan perlunya kejelasan, keterbukaan, dan pemeriksaan menyeluruh. Kasus ini kini menjadi perhatian warga karena dianggap menyangkut integritas pejabat publik dan pentingnya memastikan bahwa proses hukum keluarga tetap berjalan berdasarkan fakta. bukan dipengaruhi oleh opini, tekanan, atau dominasi pihak tertentu, tegas Ismail, 

Terkait perkara Gugatan Harta Waris, Romiyanto. SH. MH. Selaku kuasa hukum tergugat dalam rangka Menghadiri undangan Pengadilan Agama Kuala Tungkal tanggal 24 Nopember 2025 untuk mendampingi perkara Gugatan pembagian Hata waris karena hari ini ditunda oleh pihak penggugat tidak hadir tandasnya, 

Ditempat terpisah Adv.H.Amin Taufiq SH.CLA.selaku kuasa hukum penggugat. Ketika dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan., Nokomen, ujarnya,

Effendi