Realisasi Masih Rendah, Komisi III Pesimis PAD Kota Bekasi Capai Target 90%

BEKASI, RN– Komisi III DPRD Kota Bekasi menyatakan pesimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dapat tercapai. Hingg...

BEKASI, RN– Komisi III DPRD Kota Bekasi menyatakan pesimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dapat tercapai. Hingga triwulan akhir, realisasi PAD baru mencapai 75% dari target 90%.

Dalam keterangannya, Wakil Komisi III, Alit Jamaludin, menyebutkan bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa hari hingga akhir November.

"Hari ini baru 75 persen. Sementara target Bapenda dan Wali Kota 90 persen. Kalau menurut saya, 80-85 persen lebih realistis," ujar Alit kepada awak media, Selasa (17/11/2025).

Menurut Politisi PKB ini, sektor pajak barang tertentu dan jasa (PBJT) menjadi salah satu kendala utama, akibat daya beli masyarakat yang menurun dan kondisi ekonomi makro yang belum pulih. Selain itu, banyak restoran dan hotel yang menunggak pajak, dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk mengatasi hal ini, Bapenda berencana melakukan penagihan langsung ke kantor pusat restoran dan hotel yang menunggak. Alit menekankan pentingnya langkah terobosan, seperti mencari potensi pajak baru melalui updating data di masing-masing kecamatan serta melakukan operasi sisir terhadap usaha baru.

Selain PBJT, sektor PBB dan BPHTB juga menjadi fokus. Sinkronisasi data dengan kantor tata ruang dan pemberian relaksasi BPHTB sebesar 50% melalui program pemerintah PTSL diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD.

"Yang penting, updating data untuk mencari potensi baru pelaku usaha. Mereka yang menunggak pajak, pada dasarnya mengemplang uang masyarakat, dan ini harus ditindak tegas," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah normatif seperti efisiensi belanja operasional sudah dilakukan, namun tetap perlu mencari potensi baru, terutama karena PAD Kota Bekasi sesungguhnya bisa mencapai Rp10 triliun, sementara realisasi saat ini baru sekitar Rp6,7 triliun.

Menurut Alit, kebocoran PAD perlu diantisipasi melalui digitalisasi, sehingga proses pemungutan pajak lebih transparan dan minim risiko kehilangan potensi pendapatan.

"Solusi sederhananya digitalisasi. Selagi orang bertemu langsung, ini masih rentan bocor, baik dari wajib pajak maupun petugas. Digitalisasi adalah kuncinya," tandasnya. (ADV)