DPD LSM LIRA KABUPATEN KOLAKA INSPEKTORAT KOLAKA DIDUGA TUTUP MATA:ADA APA DI BALIK SKBT UNTUK DESA-DESA BERMASALAH?*

Kolaka, RN 3 Desember 2025 DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Kolaka tidak bisa lagi berlindung di balik k...

Kolaka, RN

3 Desember 2025 DPD LSM LIRA Kabupaten Kolaka menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Kolaka tidak bisa lagi berlindung di balik kesan “bersih” dan “independen”, sementara praktik pengawasan yang terjadi justru menunjukkan hal sebaliknya.

Sejumlah kasus di lapangan memperlihatkan pola yang konsisten:

ada temuan – tidak ditindaklanjuti – tapi SKBT tetap diterbitkan.

Dan pola ini bukan kebetulan, tetapi indikasi kuat bahwa fungsi Inspektorat berjalan tidak sesuai standar pengawasan yang semestinya.

Bup. LSM LIRA Kolaka, Amir, menegaskan:

“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Tetapi fakta lapangan terlalu telanjang untuk diingkari. Jika Inspektorat masih merasa paling bersih, maka biar publik yang menilai integritas mereka melalui temuan-temuan ini.”

KASUS 1: DESA WOWA TAMBOLI – SAMATURU

Hasil Monev 26 Januari 2021 menunjukkan kondisi paling memprihatinkan:

* Tidak ada satu pun kegiatan tahun 2020 mencapai 100%

* Bahkan ada kegiatan 0%

* Namun entah bagaimana, SKBT tetap diterbitkan

“Satu kegiatan saja tidak selesai itu sudah masalah. Ini seluruh item tidak tuntas, ada yang 0%, dan Inspektorat masih berani keluarkan SKBT.

Kalau bukan pembiaran, apa namanya?” tegas Amir.

KASUS 2: DESA RANO SANGIA – TOARI

Temuan berikutnya lebih janggal lagi:

* Tanggal 13 Oktober 2022, desa mengembalikan Dana Desa ± Rp 52 juta

* Artinya, ada temuan signifikan

* Tapi SKBT sudah terbit setahun sebelumnya: 3 Desember 2021

“Ini logika apa? Temuan baru ditindaklanjuti setelah keluarnya SKBT. Itu berarti SKBT diterbitkan tanpa verifikasi. Ini bukan administrasi yang ceroboh—ini keputusan yang berpotensi melanggar hukum.”

KASUS 3: DESA DONGGALA – WOLO

* Hasil Monev 16 Desember 2024 menemukan:

* Drainase mangkrak

* Bantuan perikanan tak sesuai spek

* Bantuan pertanian tak sesuai spek

* Bantuan RTLH tidak sesuai jumlah/besaran

Namun LPJ disusun seperti kondisi desa “bersih” tanpa masalah.

“Kalau temuan sebesar itu bisa lenyap dalam LPJ, berarti ada yang lebih dari sekadar kelalaian. Ini bukan hanya cacat administrasi—ini mengarah ke tindakan menutupi penyimpangan.”

LIRA:  

“JANGAN SAMPAI INSPEKTORAT MENJADI TAMENG PENYALAHGUNA ANGGARAN DESA”

Menurut LIRA, tiga kasus ini cukup untuk menunjukkan bahwa:

* Pengawasan Inspektorat lemah

* Keberpihakan sangat mungkin terjadi

* SKBT diterbitkan tanpa verifikasi lapangan yang layak

* Ada standar ganda dalam menilai desa

* Temuan tidak ditindaklanjuti sesuai aturan

“Kami tidak tuding sembarangan. Kami bicara berdasarkan dokumen Monev Inspektorat sendiri. Temuannya ada. Tapi tindak lanjutnya nihil. Jika Inspektorat merasa paling benar, silakan buka data ke publik. Jangan hanya bicara soal integritas, tapi prakteknya membiarkan temuan berjalan tanpa penyelesaian.”

Amir menegaskan bahwa SKBT adalah dokumen negara yang tidak boleh diterbitkan sembarangan, apalagi jika terdapat temuan seperti mangkrak, kekurangan volume, ketidaksesuaian spek bantuan, atau pengembalian keuangan desa.

LSM LIRA AKAN MENGAJUKAN LAPORAN RESMI KE OMBUDSMAN RI DAN INSPEKTORAT PROVINSI

“Jika Inspektorat Kolaka tidak mampu mengawasi desa dengan jujur dan objektif, maka pengawasan harus diambil alih oleh lembaga yang lebih tinggi. Ini bukan ancaman—ini kewajiban moral.”

LSM LIRA memastikan dalam waktu dekat akan:

* Mengirim laporan resmi ke Ombudsman RI

* Menyurati Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara

* Mengirim tembusan ke Irjen Kemendagri

* Dan siap mendorong proses hukum jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang

Amir menutup dengan pernyataan keras:

“Jangan tunggu sampai publik menilai bahwa Inspektorat bukan lagi pengawas, tetapi bagian dari masalah itu sendiri.”

#lira_KOLAKA

A3