Pernyataan Tanggungjawab Bupati Samosir Terkait Pengelolaan Dana APBD Tahun 2024 Menjadi Sorotan Publik

Samosir, RN Pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2023 mencapai Rp 867.708.830.531,45 dan tahun 2024 mencapai Rp 911.638.112.136,07 ...

Samosir, RN

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2023 mencapai Rp 867.708.830.531,45 dan tahun 2024 mencapai Rp 911.638.112.136,07 sementara SILPA tahun 2023 mencapai Rp 58.030.776.116,28 dan tahun 2024 mencapai Rp 26.147.929.448,18 Miliar.

Proses perencanaan dan pengelolaan Dana APBD Samosir itu ternyata menyimpan berbagai permasalahan sebab proses penyusunan administrasi terkesan tidak sesuai regulasi aturan hukum.

Dugaan ketidak patuhan atas regulasi aturan hukum itu terlihat mulai dari proses perencanaan anggaran dan penyusunan akutansi yang tidak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), hingga penggunaan dana APBD itu bagai dikelola pribadi Oknum Bupati Samosir semata.

Menelusuri permasalahan itu, awak media telah mengirimkan surat konfirmasi pada Bapak Bupati Samosir "Vandiko Timotius Gultom,ST" namun jawaban terkait surat konfirmasi tertulis itu belum didapat.

Manyikapi hal itu, awak media mencoba menanyakan langsung pada Oknum Sekda Samosir "M.Sitinjak" melalui pesan whatshap dan jawaban didapat bahwa surat sudah di disposisikan pada Kaban BPKAD Samosir (9/12).

Konfirmasi awak media berlanjut pada Oknum Kaban BPKAD Samosir "Melva Siboro" menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penyusunan akutansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Operasional (LO) sudah sesuai dengan regulasi aturan tentang Satandar Akutansi Pemerintah (SAP) tanpa memberikan secara detail mana yang telah sesuai dengan regulasi SAP tersebut (11/12).

Hal ini pun dibantah salah seorang penggiat anti korupsi "A Tampubolon" saat berikan komentarnya pada awak media, menyatakan bahwa TIM TAPD Pemkab Samosir sengaja tidak berikan Nama Lengkap Bupati Samosir "Vandiko Timotius Gultom,ST" sebab nama pembuat peryataan tanggungjawaban terkait LKPD tidak menggunakan gelar sarjana, hingga memunculkan opini bahwa ada dua nama sosok Bupati Samosir yang miliki nama yang sama tetapi satu tidak miliki gelar sarjana dan masalah kedua yaitu terkait penyusunan penempatan Pendapatan Dana Blud RSUD dalan kelompok Lain-Lain yang sah itu mestinya dimuat dalam kelompok Pendapatan Retribusi Daerah.

A.Tampubolon juga menambahkan bahwa, masih banyak lagi dugaan ketidak sesuaian perencanaan dan penyusunan terkait pengelolaan Dana APBD Samosir yang perlu diperhatikan lagi sebab bisa menimbulkan opini ditengah masyarakat dan meminta agar Bapak Bupati Samosir perlu Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Samosir agar permasalahan ini tidak berulang-ulang dan menjadi budaya.

Dari beberapa fakta dugaan ketidak sesuaian regulasi aturan hukum ini selayaknya menjadi perhatian DPRD Samosir yang selama ini diduga lemah dalam melakukan pengawasan terkait perencanaan anggaran dan penyusunan akutansi dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Samosir.

 (S.Tambunan)