Polemik Pejabat Diduga Eks Napi Narkoba, Komisi I DPRD Kota Bekasi Panggil BKPSDM

BEKASI, RN- Polemik terkait salah satu pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang diduga pernah menjadi narapidana kasus narkoba dalam...

BEKASI, RN- Polemik terkait salah satu pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang diduga pernah menjadi narapidana kasus narkoba dalam proses mutasi jabatan beberapa waktu lalu, membuat Komisi I DPRD Kota Bekasi memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk meminta klarifikasi, Rabu (3/11/2025).

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mengatakan bahwa pemanggilan BKPSDM dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi.

"Kita manggil BKPSDM terkait polemik yang ada di Medan Satria. Ada camat yang terindikasi pernah menjadi narapidana narkoba. Nah, ini bagian dari proses pengawasan terhadap rotasi dan mutasi," ujar Kamil.

Ia menegaskan bahwa Komisi I merekomendasikan agar seluruh pejabat Pemkot Bekasi serta para direksi BUMD Kota Bekasi menjalani pengecekan terkait narkoba dan juga praktik judi online (judol). Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan kualitas birokrasi yang bersih dan menjaga kepercayaan publik.

"Mudah-mudahan ke depannya hal seperti ini tidak terulang lagi. Kita ingin birokrasi kita bersih. Narkoba dan judol ini jadi poin serius dari Komisi I agar pemerintahan berjalan lebih baik. Jangan sampai masyarakat menganggap hal ini sebagai kelaziman hanya karena pejabatnya terlibat," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Nawal Husni, mengungkapkan bahwa pihaknya turut merekomendasikan adanya persyaratan khusus di internal BKPSDM maupun ASN Kota Bekasi untuk pemeriksaan rekam jejak narkoba dan keterlibatan dalam judi online.

"Ke depan, di BKN akan ada sistem penilaian 360 pada 2026. Namun sebelum itu berjalan, kami meminta Kota Bekasi menerapkan aturan lokal, salah satunya syarat pemeriksaan rekam jejak narkoba lima tahun terakhir serta memastikan pejabat tidak terlibat judol," jelas Nawal.

Terkait kasus pejabat Kecamatan Medan Satria, Nawal menjelaskan bahwa rekam jejak kasus tersebut terjadi pada 2013 dan yang bersangkutan sudah menjalani rehabilitasi serta menunjukkan kinerja baik selama bertugas. Namun, menurutnya, hal itu tetap menjadi catatan penting.

"Kenapa bisa lolos? Itu ada di BKPSDM. Memang ini sudah lebih dari 10 tahun dan yang bersangkutan sudah direhab serta menunjukkan prestasi kerja. Tapi ini harus menjadi catatan. Kalau sekarang diminta revisi tidak mungkin, karena sudah dilantik. Revisi baru bisa dilakukan enam bulan setelah pelantikan," ujarnya.

Sekretaris Komisi I, Rizki Topananda, menekankan pentingnya transparansi dalam proses mutasi dan rotasi pejabat sejak awal, bukan setelah muncul aduan dari masyarakat.

"Poin kita adalah transparansi, baik sebelum maupun saat pelaksanaan mutasi-rotasi. Sejak awal kita sudah mendorong agar proses dilakukan secara meritokrasi supaya kasus seperti ini tidak berulang," tegasnya.

Rizki menambahkan bahwa keterlibatan Komisi I seharusnya terjadi sebelum keputusan mutasi ditetapkan, sebagai bentuk mitigasi agar tidak muncul polemik.

"Yang kita lakukan hari ini bagian dari aduan masyarakat. Harapan kami, ke depan eksekutif termasuk BKPSDM melibatkan DPRD, khususnya Komisi I, sejak awal. Jangan sampai setiap terjadi ramai, baru kita dipanggil lagi. Kita harus preventif, bukan reaktif," tandasnya. (@nt)