Tatap muka Polda Bali dengan MPUK se-Bali

Denpasar, RN Ditintelkam Polda Bali menggelar tatap muka bersama Organisasi Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) se-Bali dengan melibatk...

Denpasar, RN

Ditintelkam Polda Bali menggelar tatap muka bersama Organisasi Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) se-Bali dengan melibatkan stakeholder adat dan ormas lintas agama, Kamis (04/12). Pertemuan berlangsung di Restaurant Segara Bambu, Denpasar Utara, sebagai upaya memperkuat koordinasi pengamanan internal gereja menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Bali.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Ditintelkam Polda Bali, Pembimas Kristen Kemenag Bali, MDA Provinsi Bali, GP Ansor, KOKAM Pemuda Muhammadiyah serta Pengurus MPUK se-Bali.

Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Bali, Ibu Eva Florida Simanjuntak, M.Sn., mengapresiasi kolaborasi lintas elemen tersebut dan mengajak Gereja untuk aktif berkoordinasi dengan Desa Adat serta ormas keagamaan guna mewujudkan perayaan yang aman dan kondusif.

Perwakilan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Dr. I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., menjelaskan bahwa Pacalang memiliki kewenangan pengamanan adat dan juga berkewajiban menjaga seluruh warga tanpa membedakan agama. Ia menegaskan Gereja yang membutuhkan dukungan keamanan dapat bersurat kepada Desa Adat setempat.

Dukungan juga datang dari GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Perwakilan GP Ansor, Hazli Hidafi, menyatakan Banser siap membantu pengamanan kegiatan ibadah sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dan cinta Tanah Air.

Sementara itu, perwakilan KOKAM Pemuda Muhammadiyah, Nurkholis Abdillah, menegaskan pentingnya mencegah masuknya paham radikal serta siap berkolaborasi di bawah koordinasi Polda Bali untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polda Bali menyoroti pentingnya kesiapan gereja terkait pembatasan kapasitas jemaat dan pengaturan jam ibadah, penataan parkir dan sinergi dengan petugas lalin, kesiapan rencana kontinjensi (APAR, P3K, pintu darurat) dan peningkatan kewaspadaan terhadap orang tak dikenal.

Selain itu, isu intoleransi juga berpotensi muncul pada rangkaian kegiatan Ibadah Natal san Tahun Baru, sehingga koordinasi lebih dini dengan desa adat dan masyarakat sangat diperlukan.

Pertemuan ini menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan kolaborasi bertingkat antara Gereja, Desa Adat, aparat keamanan, dan ormas lintas agama sebagai wujud toleransi dan komitmen menjaga Bali tetap aman dan harmonis.

Isk