Aktivis Minta Kejelasan Mutasi Guru PPPK di SDN Perdana 1, Korwil Sampaikan SK Masih Proses

Pandeglang, Radar Nusantara  Proses mutasi seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SDN Perdana 1, Kecamatan Sukare...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Proses mutasi seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SDN Perdana 1, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, menjadi perhatian sejumlah aktivis pendidikan. Hal ini menyusul belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) mutasi sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) UPT Disdikpora Kecamatan Sukaresmi.

Guru PPPK berinisial NR diketahui diusulkan untuk dimutasi dari sekolah asal. Namun hingga saat ini, penempatan definitif yang akan dituju masih menunggu proses administrasi lebih lanjut. Kondisi tersebut mendorong sejumlah pihak meminta kejelasan agar tidak menimbulkan kebingungan di lingkungan sekolah.

Aktivis pendidikan di Pandeglang menilai pentingnya kepastian administrasi dalam setiap kebijakan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan ASN PPPK.

“Dalam prinsip tata kelola kepegawaian, mutasi idealnya disertai dengan kejelasan penugasan dan dasar administrasi yang lengkap. Hal ini penting agar guru dapat menjalankan tugas secara optimal,” ujar Lufi Irawan, S.IP, aktivis pendidikan, Senin (26/1/2026).

Korwil: SK Masih dalam Tahapan Proses

Korwil UPT Disdikpora Kecamatan Sukaresmi, Endin Solahudin, membenarkan bahwa SK mutasi guru PPPK tersebut masih dalam proses dan belum ditetapkan secara resmi.

“Sambil menunggu SK terbit, yang bersangkutan sementara berada di kantor Korwil Sukaresmi. Proses administrasinya masih berjalan,” ujar Endin melalui pesan WhatsApp, Minggu (26/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi kepemimpinan di sekolah asal yang saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah.

“Sekolah masih dipimpin PLT dan masih menunggu pelantikan kepala sekolah definitif,” tambahnya.

Perlu Kepastian agar Tidak Berdampak ke Sekolah

Menanggapi hal tersebut, aktivis berharap agar proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian, baik bagi guru yang bersangkutan maupun pihak sekolah.

“Kami berharap proses ini dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan, agar tidak menimbulkan multitafsir dan tetap menjaga kelancaran layanan pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di SDN Perdana 1. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait penunjukan guru pengganti selama proses mutasi berlangsung.

“Yang terpenting adalah memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” ujar Lufi Irawan Sekretaris GWI Kabupaten Pandeglang.

Harapan pada Disdikpora

Aktivis dan masyarakat berharap Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme mutasi guru PPPK, termasuk tahapan proses, penempatan, serta langkah antisipasi agar pelayanan pendidikan tetap optimal.

Dengan adanya kejelasan dan komunikasi yang baik, diharapkan proses mutasi ini dapat berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang. (Wan’s)