Aset Bus Hibah Transpatriot Diduga Dijual, Ketua Dewan Tunggu Audit BPK

BEKASI, RN – Beredarnya informasi mengenai dugaan penjualan 22 unit bus hibah pemerintah pusat oleh PT Mitra Patriot (PTMP), BUM...

BEKASI, RN– Beredarnya informasi mengenai dugaan penjualan 22 unit bus hibah pemerintah pusat oleh PT Mitra Patriot (PTMP), BUMD pengelola Transpatriot, menuai sorotan publik. Bus tersebut disebut-sebut dijual untuk melunasi utang operasional kepada PT DAMRI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk pemeriksaan terhadap aset-aset yang dikelola BUMD.

"Kita sedang menunggu LKPD Pemda yang saat ini diperiksa BPK, termasuk aset-aset yang ada di BUMD. Pada waktunya nanti, DPRD juga akan menyampaikan kepada masyarakat terkait aset BUMD," ujar Sardi kepada awak media, Sabtu (03/01/2026).

Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang akan dijalankan secara resmi dalam agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD (LPJ-APBD).

"Nanti saat pembahasan LPJ-APBD, DPRD akan membahas hal ini. Saya pribadi juga baru tahu soal isu aset bus dijual dari pemberitaan media," katanya.

Sardi menambahkan, tidak semua isu pemerintahan dapat langsung dikomentari karena banyak aspek yang berada dalam pengawasan berbagai pihak.

"Urusan pemerintahan ini banyak yang mengawasi, bukan hanya soal aset bus itu saja," tegasnya.

Sebelumnya, PTMP dikabarkan telah melunasi seluruh utang operasional bus Transpatriot kepada PT DAMRI. Pelunasan tersebut dilakukan oleh manajemen baru PTMP dan ditandai dengan penyerahan plakat penghargaan dari pihak DAMRI.

Direktur Utama PTMP, David Rahardja, menyatakan bahwa pelunasan tersebut merupakan bentuk komitmen manajemen baru dalam menyelesaikan liabilitas perusahaan.

"DAMRI memberikan apresiasi, karena seperti kita ketahui bersama, manajemen lama PTMP memang meninggalkan tunggakan utang di sana," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (22/12/2025).

Namun demikian, informasi yang berkembang di publik menyebutkan bahwa dana pelunasan utang tersebut diduga berasal dari hasil penjualan 22 unit bus hibah pemerintah pusat.

Dugaan ini menuai kritik karena proses penjualan aset daerah dinilai tidak transparan dan diduga tidak melalui mekanisme pengawasan DPRD, seperti rapat dengar pendapat atau rekomendasi Komisi III DPRD Kota Bekasi yang membidangi BUMD.

Hingga kini, PT Mitra Patriot belum memberikan klarifikasi resmi terkait sumber dana pelunasan utang tersebut maupun kebenaran isu penjualan bus hibah. Publik dan DPRD pun masih menunggu kejelasan melalui hasil pemeriksaan BPK serta pembahasan LPJ-APBD dalam waktu mendatang. (@nt)