BREAKING NEWS: DPC GWI Pandeglang Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Pandeglang, Radar Nusantara  Dewan Pengurus Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (DPC GWI) Kabupaten Pandeglang menegaskan dukungannya agar K...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Dewan Pengurus Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (DPC GWI) Kabupaten Pandeglang menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris DPC GWI Pandeglang, Lufi Irawan, S.IP, Kamis (29/1/2026).  

Ia menyebut, DPC GWI Pandeglang bahkan berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan agar Polri tetap menjadi institusi sipil yang profesional dan sejalan dengan amanat reformasi. “Amanat reformasi dengan tegas menyatakan bahwa Polri adalah institusi sipil. Kami yakin Presiden menjunjung tinggi roh reformasi, yaitu mentransformasi Polri menjadi kepolisian yang profesional dan bebas dari kultur militeristik,” ujar Lufi. 

Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebut Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Sebagai institusi yang bersifat nasional, komando Polri idealnya tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai kepala negara. Ini penting agar Polri dapat menjalankan tugas secara menyeluruh demi kepentingan nasional,” katanya. 

Lufi juga menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan fragmentasi sistem keamanan nasional. Ia menegaskan, posisi Polri di bawah Presiden memungkinkan respons cepat terhadap dinamika keamanan tanpa terhambat birokrasi tambahan. “Independensi Polri harus dijaga agar tetap tegak lurus pada supremasi hukum dan kepentingan nasional jangka panjang, serta tidak terpengaruh agenda sektoral atau politik jangka pendek,” tegasnya. 

Lebih lanjut, DPC GWI Pandeglang meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali berbagai wacana yang mengarah pada penempatan Polri di bawah kementerian. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk terus meningkatkan kesejahteraan anggota Polri. “Menjaga Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sangat penting demi menjaga kesatuan komando nasional,” ujarnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026), menegaskan penolakannya terhadap wacana tersebut. “Posisi Polri saat ini sudah ideal. 

Dengan berada langsung di bawah Presiden, kami dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ujar Kapolri. Ia menambahkan, struktur komando yang langsung berada di bawah Presiden juga mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan dan konflik kewenangan. *(Wan's).