Ketapang Tahap II BUMDes Mandiri Kadumalati Mandek, Ini Penjelasannya

Pandeglang, Radar Nusantara  Program ketahanan pangan (Ketapang) Tahap II yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Kadumalati, Kecamatan Sindangres...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Program ketahanan pangan (Ketapang) Tahap II yang dikelola oleh BUMDes Mandiri Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten hingga kini belum terealisasi. Program yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tersebut terkendala faktor teknis di lapangan serta persoalan internal kelembagaan.

Berdasarkan keterangan pengurus BUMDes Kadumalati, pada Dana Desa Tahap I, anggaran ketahanan pangan dialokasikan untuk dua kegiatan utama, yakni penanaman jagung sebesar Rp26.845.000 dan pengadaan ternak kambing sebanyak 35 ekor dengan total anggaran Rp108.236.000.

Namun realisasi tahap pertama belum sepenuhnya rampung. Penanaman jagung masih menyisakan satu lahan yang belum ditanami akibat kondisi cuaca yang belum mendukung.

“Untuk tahap satu, kami masih menggarap penanaman jagung di satu lahan lagi. Insya Allah jika cuaca sudah memungkinkan, kami siap melaksanakan penanaman,” ujar Aang Hunaepi Ketua BUMDes, Sabtu (24/1/26). 

Sementara itu, untuk Ketapang Tahap II, anggaran dialokasikan pada kegiatan sewa sawah dengan nilai Rp92.430.000. Hingga kini, kegiatan tersebut belum direalisasikan karena lahan sawah yang direncanakan masih digarap pemilik sebelumnya dan belum memasuki masa panen. Selain itu, keterlambatan pembentukan kepengurusan BUMDes turut memengaruhi molornya pelaksanaan program. Saat ini Bumdes Mandiri Kadumalati diketuai oleh Aang, Sekertaris Selamat sedangkan untuk Bendahara dijabat oleh Asuro,"paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Kadumalati, Hudri, yang akrab disapa Asdo, membenarkan bahwa realisasi ketahanan pangan tahap kedua memang belum berjalan.

“Benar, ketahanan pangan tahap dua belum direalisasikan karena sawah yang akan digunakan masih digarap pemiliknya dan belum panen,” kata Asdo. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap melakukan pengawasan dan mendorong BUMDes agar program segera direalisasikan sesuai aturan.

Di sisi lain, sejumlah masyarakat Kadumalati menyampaikan harapannya agar program ketahanan pangan dapat segera direalisasikan secara maksimal dan transparan. Warga menilai program tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi desa, khususnya bagi petani dan peternak.

“Kami berharap program ketahanan pangan ini jangan terlalu lama tertunda. Kalau bisa segera direalisasikan, karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga juga meminta agar pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes dilakukan secara terbuka dan tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan maupun polemik di kemudian hari.

Program ketahanan pangan BUMDes Kadumalati diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun keterlambatan realisasi, khususnya pada tahap kedua, menjadi perhatian publik agar ke depan pelaksanaan program lebih terencana, akuntabel, dan tepat sasaran. *(Wan's).