Opdes Cikayas Pastikan BLT DD dan BUMDes Tetap Cair Meski Terdampak PMK 81

Pandeglang, RN  Operator Desa (Opdes) Cikayas memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta pendanaan Badan Usaha Milik D...

Pandeglang, RN 

Operator Desa (Opdes) Cikayas memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta pendanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap dapat dicairkan, meskipun sebagian Dana Desa tahap II di sejumlah desa terdampak kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81.

Dana Desa (DD) diketahui terbagi menjadi dua kategori, yaitu earmark dan non-earmark. Dana earmark merupakan dana yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan non-earmark adalah dana yang penggunaannya tidak ditentukan secara spesifik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Pada pencairan Dana Desa tahap II, yang dapat dicairkan saat ini hanya dana earmark. Sementara dana non-earmark belum dapat dicairkan karena dananya belum ditransfer dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam PMK 81 yang mengatur mekanisme dan batas waktu pengajuan proposal Dana Desa.

“Terkait PMK 81, desa yang terdampak adalah desa-desa yang menyampaikan proposal Dana Desa di atas tanggal 17 September 2025,” jelas Ajat, Operator Desa Cikayas, Sabtu (17/1/26). 

Ajat menegaskan bahwa honorarium kader Posyandu tetap dapat dibayarkan karena masuk dalam kategori kegiatan earmark. Hal yang sama berlaku untuk BLT Dana Desa serta kegiatan BUMDes/Ketapang, yang juga termasuk program dengan penggunaan dana yang telah ditentukan.

“BLT Dana Desa, BUMDes, dan kader Posyandu itu masuk kegiatan earmark, jadi dipastikan cair,” tegasnya.

Sementara itu, beberapa kegiatan yang masuk kategori non-earmark belum dapat direalisasikan. Kegiatan tersebut antara lain insentif RT dan RW, guru ngaji, Linmas, serta pembangunan fisik desa.

Kondisi ini tercatat terjadi di tiga desa di Kecamatan Angsana, dan secara keseluruhan terdapat 58 desa di Kabupaten Pandeglang yang mengalami situasi serupa.

Di Desa Cikayas sendiri, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi terkait kondisi tersebut. Kepala Desa Cikayas bersama pendamping desa dan Camat Angsana telah memberikan penjelasan langsung kepada para RT dan RW agar masyarakat memahami mekanisme pencairan Dana Desa dan dampak kebijakan PMK 81.

Pemerintah desa berharap masyarakat dapat bersabar hingga dana non-earmark dapat dicairkan, sembari memastikan bahwa program-program prioritas yang bersumber dari dana earmark tetap berjalan sebagaimana mestinya. *(Wan's).