Pengadaan Ternak Kambing BUMDes Cikayas Dipertanyakan, Tak Satu Pun Ada di Lokasi

Pandeglang, Radar Nusantara  Program pengadaan ternak kambing yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cikayas menuai sorotan tajam. Ha...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Program pengadaan ternak kambing yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cikayas menuai sorotan tajam. Hasil penelusuran wartawan di lapangan menunjukkan tidak satu pun kambing ditemukan di lokasi BUMDes, meskipun program tersebut sebelumnya disebut telah berjalan.

Berdasarkan keterangan sumber terpercaya berinisial JI, warga asal Kecamatan Angsana, pada awal program pengadaan tersebut terdapat 32 ekor kambing yang diserahkan untuk dikelola oleh pengurus BUMDes Cikayas.

“Awalnya ada 32 ekor. Saat dikelola BUMDes, satu kambing mati, lalu bertambah hingga lima ekor yang mati. Namun sekarang, sisa kambingnya tidak diketahui keberadaannya,” ungkap JI, Kamis (29/1/26). 

Hingga berita ini diturunkan, keberadaan puluhan ekor kambing tersebut tidak jelas, dan tidak ditemukan papan informasi, laporan pengelolaan, maupun penjelasan terbuka dari pihak BUMDes terkait kondisi dan lokasi ternak.

BUMDes Cikayas sendiri berlokasi di Kampung Cikayas, tidak jauh dari bangunan kantor Desa Cikayas yang baru, namun bangunan tersebut hingga kini belum difungsikan. Bangunan yang menghabiskan anggaran desa itu justru tampak terbengkalai dan dinilai warga sebagai pemborosan anggaran tanpa manfaat nyata.

“Bangunannya ada, tapi tidak dipakai. Sekarang kambingnya juga tidak ada. Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar,” ujar salah seorang warga setempat.

Untuk memperoleh klarifikasi, wartawan Radar Nusantara telah mengonfirmasi Kepala Desa Cikayas, Tarmizi, yang akrab disapa Apih, pada Jumat (30/1/26). Namun hingga berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi atau tanggapan apa pun.

Sikap diam tersebut semakin memperkuat sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes Cikayas, khususnya dalam penggunaan anggaran program pengadaan ternak.

Masyarakat berharap Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit dan penelusuran agar pengelolaan dana desa tidak merugikan kepentingan masyarakat. *(Wan’s).