Reformasi Polri Difokuskan pada Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian

Jakarta, Radar Nusantara (RN)   Pemerintah melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri terus mematangkan agenda reformasi Kepolisian Negara Re...

Jakarta, Radar Nusantara (RN)  

Pemerintah melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri terus mematangkan agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pembahasan reformasi saat ini masih berada pada tahap awal dengan fokus utama pada pembenahan internal institusi serta penyesuaian regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Kepolisian.

Yusril menjelaskan, komisi yang dibentuk pemerintah telah menggelar sejumlah rapat pleno untuk mendalami berbagai aspek reformasi. Salah satu agenda utama adalah mendengarkan paparan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Paparan tersebut menitikberatkan pada pembenahan administratif dan penyesuaian berbagai peraturan internal di tubuh Polri,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Menurut Yusril, pembahasan reformasi mencakup berbagai aspek internal, mulai dari administrasi, kepangkatan, pola karier, hingga peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian juga menjadi perhatian utama.

Ia menambahkan, agenda reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian signifikan dalam tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

“KUHAP yang baru membawa implikasi langsung terhadap cara kerja kepolisian, sehingga reformasi internal menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan,” kata Yusril.

Terkait laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Yusril mengungkapkan bahwa draf laporan reformasi Polri ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026. Saat ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menggelar rapat intensif guna merumuskan isu-isu strategis yang akan disampaikan kepada Presiden.

“Laporan tersebut akan berbentuk rekomendasi. Di dalamnya dimungkinkan terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih Presiden, atau Presiden mengambil pandangan lain berdasarkan masukan yang ada,” jelasnya.

Namun demikian, Yusril menegaskan tidak seluruh persoalan teknis internal Polri akan dimuat dalam laporan kepada Presiden. Hal-hal seperti mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan, dan kepangkatan dinilai tetap menjadi kewenangan internal institusi kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Kepolisian. Ia menyebut revisi menjadi keniscayaan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pengaturan jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota Polri harus diatur secara tegas dalam undang-undang.

“Setelah laporan disampaikan kepada Presiden, proses perumusan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Kepolisian harus segera dilakukan,” ujarnya.

Yusril mengungkapkan, dalam pembahasan internal komisi muncul beragam gagasan mengenai struktur kelembagaan Polri. Sebagian pihak menghendaki struktur kepolisian tetap seperti saat ini, sementara pihak lain mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian tertentu, serupa dengan posisi TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.

“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komite akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh undang-undang,” pungkas Yusril. Sumber: Bidhumas. *(Wan's)