Tanpa Persetujuan DPRD, Komisi III Nilai Penjualan Aset Bus PT Mitra Patriot Langgar Aturan

BEKASI, RN – DPRD Kota Bekasi melalui Komisi III memanggil PT Mitra Patriot (PTMP) dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (7/1...

BEKASI, RN– DPRD Kota Bekasi melalui Komisi III memanggil PT Mitra Patriot (PTMP) dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (7/1/2026). Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul polemik penjualan aset milik BUMD PT Mitra Patriot berupa armada bus yang ramai dipertanyakan publik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mengatakan bahwa dalam rapat kerja tersebut Komisi III memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya BPKAD, Asisten Daerah (Asda) II, serta jajaran direksi PT Mitra Patriot.

"Ya tadi kami Komisi III sudah melakukan rapat kerja bersama beberapa OPD berbarengan dengan PT Mitra Patriot, sebagaimana yang tengah banyak dipertanyakan oleh publik terkait penjualan aset PT Mitra Patriot berupa bus," ujar Alit kepada awak media usai rapat.

Dari hasil rapat, Komisi III menilai terdapat sejumlah pelanggaran aturan dalam proses pelepasan aset tersebut. Alit menyebut, berdasarkan keterangan BPKAD, Asda II, dan Direktur Utama PT Mitra Patriot, terdapat mekanisme dan regulasi yang tidak dijalankan oleh direksi perusahaan.

"Sebelum aset dilepas, ada beberapa mekanisme dan aturan yang harus dijalankan sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini, kami melihat aturan tersebut tidak dijalankan," tegasnya.

Salah satu pelanggaran yang disoroti adalah proses lelang aset. Menurut Alit, penjualan aset dapat dilakukan melalui lembaga lelang swasta, namun tetap wajib melibatkan pejabat kelas II dari lembaga lelang negara yang memiliki izin dari Kementerian Keuangan.

"Setelah kami konfirmasi, ternyata dalam proses lelang tersebut tidak melibatkan pejabat kelas II dari lembaga lelang negara," ungkapnya.

Selain itu, Alit juga menyoroti tidak adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dalam pelepasan aset tersebut, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam aturan itu jelas disebutkan bahwa pelepasan atau penjualan aset memerlukan payung hukum berupa Perda, dan ini tidak dilakukan," katanya.

Tak hanya itu, pelepasan aset juga seharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun hal tersebut juga tidak dilaksanakan.

"Kesimpulannya, ada kesalahan-kesalahan yang kami anggap fatal dalam persoalan penjualan aset PT Mitra Patriot ini," tegasnya

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring Meliala, menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan tidak adanya permohonan persetujuan kepada DPRD.

"Prinsipnya, PT Mitra Patriot tidak membuat surat permohonan penyertaan atau izin kepada DPRD. Padahal, berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 dan Permendagri 7 Tahun 2024, apapun yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan DPRD," kata Arwis.

Menurutnya, pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

"Ini sudah berdampak hukum karena ada regulasi yang ditabrak. Kalau sudah dijual lalu melanggar aturan, pasti ada sanksinya," tandasnya. (@nt)