Aktivis Pendidikan Akan Audiensi Terkait Honorer di SDN Cigondang 2

Pandeglang | Radar Nusantara  Polemik pengangkatan tenaga honorer di SDN Cigondang 2, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, kembali mendap...

Pandeglang | Radar Nusantara 

Polemik pengangkatan tenaga honorer di SDN Cigondang 2, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, kembali mendapat sorotan. Rohikmat, Ketua Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) DPC Pandeglang, menyatakan akan mengajukan audiensi resmi kepada pihak terkait guna meminta kejelasan atas dugaan pengangkatan honorer yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rohikmat, yang berkantor di Sekretariat DPC AMIRA Pandeglang, Kp Cireundeu Desa Babakanlor, Kecamatan Cikedal, menyampaikan bahwa audiensi akan diajukan kepada Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Labuan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, serta pihak sekolah.

“Kami dari AMIRA DPC Pandeglang akan mengajukan audiensi secara resmi. Ini penting agar tidak ada kebijakan di sekolah negeri yang bertentangan dengan aturan negara, khususnya terkait pengangkatan tenaga honorer,” ujar Rohikmat, Sabtu (7/2/2026).

Mengacu Aturan BKN dan KemenPAN-RB

Rohikmat menegaskan bahwa secara kebijakan nasional, pengangkatan tenaga honorer baru di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri, pada prinsipnya telah dilarang.

Ia mengacu pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang penataan tenaga non-ASN, yang menegaskan bahwa instansi pemerintah tidak diperbolehkan merekrut atau mengangkat tenaga honorer baru di luar mekanisme resmi.

“Dalam aturan KemenPAN-RB dan BKN sudah jelas, sekolah negeri tidak boleh mengangkat honorer baru secara sepihak. Jika pun ada kondisi sangat mendesak, harus melalui mekanisme resmi dan persetujuan pemerintah daerah, bukan keputusan internal sekolah,” tegasnya.

Dugaan Pelanggaran Administratif

Menurut Rohikmat, apabila benar terdapat tenaga honorer yang diangkat dan menerima Surat Keputusan (SK), sementara di sisi lain terdapat ASN PPPK yang telah diangkat secara sah namun tidak dioptimalkan penugasannya, maka hal tersebut patut diduga sebagai pelanggaran administratif.

“ASN PPPK itu produk kebijakan negara. Mereka harus diprioritaskan sesuai formasi dan SK. Jangan sampai sekolah justru mengangkat honorer baru sementara ASN PPPK tidak difungsikan optimal,” katanya.

Ia juga menyoroti dugaan adanya tenaga dengan latar belakang pendidikan SLTA yang dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran.

“Dalam standar nasional pendidikan sudah jelas, guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Jika ada lulusan SLTA difungsikan sebagai pengajar, itu bertentangan dengan regulasi,” ujarnya.

Dorong Audit dan Transparansi

AMIRA DPC Pandeglang mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk melakukan audit penugasan ASN PPPK, sekaligus menelusuri dasar hukum dan proses pengangkatan tenaga honorer di SDN Cigondang 2.

“Kami minta semuanya dibuka secara transparan. Siapa yang diangkat, sejak kapan, SK-nya dari siapa, dan apa dasar hukumnya. Dunia pendidikan harus bersih dari kebijakan abu-abu,” tegas Rohikmat.

Ia menegaskan bahwa langkah audiensi ini dilakukan untuk meluruskan kebijakan, bukan menyerang individu.

“Tujuan kami adalah penegakan aturan dan perbaikan tata kelola pendidikan, bukan kepentingan pribadi,” pungkasnya. (Wan’s).