Fachrul Razi Resmi Raih Gelar Doktor Ilmu Politik Dengan Keahlian Integrasi Politik

JAKARTA, RN 24 Februari 2026 – Sebuah pencapaian gemilang diraih oleh Fachrul Razi, yang secara resmi menyandang gelar Doktor dalam bidang I...

JAKARTA, RN

24 Februari 2026 – Sebuah pencapaian gemilang diraih oleh Fachrul Razi, yang secara resmi menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) melalui Sidang Senat Terbuka yang berlangsung meriah di Menara UNAS Ragunan, Lantai 3 Ruang Seminar Utama. Acara promosi doktor yang diadakan pada hari Selasa ini berjalan mulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari kalangan akademisi, pemerintah, serta organisasi profesi.

 

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Disertasi yang disajikan Fachrul Razi berjudul “Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki: Studi Pelembagaan Politik Wali Nanggroe (2013-2024)” memiliki latar belakang penting mengingat kompleksitas dinamika politik di Aceh setelah perjanjian damai MoU Helsinki tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses integrasi politik berlangsung di wilayah tersebut selama lebih dari satu dekade, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan stabilitas dan kemajuan politik pasca-perjanjian damai.

 

Dalam penyajiannya, Fachrul menjelaskan bahwa perjanjian MoU Helsinki bukan hanya menandai akhir konflik bersenjata, tetapi juga memulai babak baru yang penuh tantangan dalam membangun tatanan politik yang inklusif dan terintegrasi. “Kita melihat bahwa setelah perjanjian damai, muncul berbagai dinamika yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan vertikal antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, tetapi juga dinamika horizontal yang melibatkan berbagai elemen elit politik, partai politik, serta peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan politik daerah,” ujarnya.

 

Temuan Penelitian dan Analisis Mendalam

Penelitian yang dilakukan selama beberapa tahun ini mengungkapkan berbagai temuan penting terkait implementasi aturan MoU Helsinki di lapangan. Fachrul mengungkapkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam hal pelembagaan lembaga Wali Nanggroe, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar integrasi politik dapat berjalan dengan lebih optimal.

 

“Lembaga Wali Nanggroe memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat Aceh dengan kebijakan pemerintah, namun dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan baik dari sisi regulasi maupun kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya,” jelas Fachrul dalam sesi pembahasan.

 

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai tipologi konflik politik baru yang muncul pasca-MoU Helsinki. Konflik vertikal antara pemerintah Aceh dan pusat terkadang muncul terkait pembagian wewenang dan sumber daya, sementara konflik horizontal antar-elit maupun antar-partai seringkali berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan kebijakan daerah. Tidak hanya itu, dinamika yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus penelitian, terutama terkait bagaimana partisipasi publik dapat dioptimalkan untuk mendukung proses integrasi politik.

 

Tim Penguji dan Proses Promosi Doktor

 Proses doktorasi Fachrul Razi dipimpin oleh Promotor Utama Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, seorang akademisi ternama dalam bidang Ilmu Politik yang juga dikenal sebagai pakar dalam studi konflik dan damai di Indonesia. Sebagai ko-promotor adalah Dr. Diana Fawzia, M.A., yang juga ahli dalam bidang politik daerah dan pemerintahan lokal.

 

Dalam sesi ujian yang ketat namun konstruktif, para penguji yang terdiri dari akademisi berpengalaman dari berbagai universitas memberikan masukan dan evaluasi terhadap disertasi yang disajikan. “Disertasi yang diajukan Fachrul Razi memiliki kontribusi penting bagi kajian akademik maupun kebijakan publik terkait pembangunan politik di daerah dengan latar belakang konflik seperti Aceh. Penelitiannya cukup komprehensif dan didasarkan pada data primer yang valid,” ungkap Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin saat memberikan kesimpulan pada sesi ujian.

 

Setelah melalui serangkaian proses pembahasan dan verifikasi, Fachrul Razi dinyatakan lulus dengan predikat yang memuaskan dan secara resmi dianugerahkan gelar Doktor Ilmu Politik oleh Universitas Nasional. Penyerahan ijazah dilakukan secara langsung oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai perwakilan dari Senat Akademik UNAS.

 

Kehadiran Tokoh Penting dan Acara Penutup

Acara promosi doktor ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan penting yang datang untuk memberikan dukungan kepada Fachrul Razi. Di antaranya adalah Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), beserta jajaran Pengurus DPN PPWI lainnya, antara lain Winarsih Lalengke, S.Pd., Wakil Bendahara 1; Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., Koordinator Divisi Hukum; Franky Lorens Lombogia, Koordinator Divisi Diklat & Pengembangan SDM Pewarta Warga; serta Sudiyono, Ketua DPD PPWI DKI Jakarta.

 

Setelah proses penyampaian pesan oleh Fachrul Razi mengenai implikasi penelitiannya bagi perkembangan politik di Aceh dan Indonesia secara luas, acara ditutup dengan sesi foto bersama yang dilakukan antara Fachrul Razi dengan tim penguji, serta bersama para tamu undangan yang hadir. Momen tersebut menjadi bukti bahwa pencapaian akademik tidak hanya menjadi prestasi pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas.

 

“Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya membangun Aceh yang lebih baik, damai, dan sejahtera, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dengan dinamika politik daerah,” tutup Fachrul Razi pada akhir acara.(TIM/Red)