Optimalkan Potensi Pajak, Bapenda Kota Bekasi Sasar Lapangan Padel

BEKASI, RN – Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terus mengoptimal...

BEKASI, RN– Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terus mengoptimalkan potensi pajak daerah dengan menyasar sektor olahraga permainan, khususnya lapangan padel yang kini menjamur di wilayah Kota Bekasi.

Dalam agenda tersebut, Bapenda menggelar sosialisasi kepada para pengusaha padel di Kota Bekasi. Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang sekaligus berdialog langsung dengan para pelaku usaha.

Kepala Bidang Wasdal Bapenda Kota Bekasi, Agustinus Prakoso, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat delapan wajib pajak (WP) dari total 23 lokasi padel yang ada di Kota Bekasi. Selain itu, terdapat sekitar tujuh hingga delapan titik baru yang akan segera terdaftar.

“Total saat ini ada 23 lapangan padel di Kota Bekasi. Sudah delapan yang menjadi wajib pajak, dan ada 7 sampai 8 titik lagi yang baru. Sampai Lebaran nanti kemungkinan totalnya bisa mencapai 30 titik,” ujarnya kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, besaran potensi pajak sangat bergantung pada jumlah lapangan yang dimiliki masing-masing pengusaha. Ada yang memiliki dua hingga tiga lapangan, bahkan ada yang mencapai lima lapangan dalam satu lokasi.

"Nilai pajaknya berbeda-beda. Kalau yang besar, potensi pajaknya bisa antara Rp5 juta sampai Rp30 juta per bulan, tergantung jumlah dan aktivitas lapangannya," jelasnya.

Salah satu lokasi terbesar, yakni SMB 2, telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Di lokasi tersebut tersedia berbagai fasilitas olahraga seperti dua lapangan tenis, dua lapangan pickleball, lima lapangan padel, serta masing-masing satu lapangan basket dan futsal dalam satu kawasan sport center.

Secara keseluruhan, apabila seluruh titik telah terdaftar sebagai wajib pajak, potensi pendapatan daerah diperkirakan cukup signifikan.

"Kalau semua sudah masuk, misalnya ada 30 titik wajib pajak dengan rata-rata Rp7 juta per bulan per titik, itu bisa sekitar Rp200 juta sampai Rp250 juta per bulan. Kalau dikalikan 12 bulan, bisa mencapai Rp2,4 miliar per tahun," paparnya.

Angka tersebut belum termasuk potensi tambahan dari sektor lain yang terintegrasi, seperti pajak restoran atau kafe apabila tersedia di lokasi, pajak reklame, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan perizinan dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.

"Tadi Pak Wali juga sudah berdialog dengan pengusaha. Intinya pemerintah akan mempermudah perizinan dan memberikan kepastian hukum. Namun setelah dipermudah, tentu feedback-nya adalah kepatuhan dalam membayar pajak," Imbuhnya.

Ia menambahkan, pengenaan pajak terhadap olahraga permainan memiliki dasar hukum yang jelas, yakni turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 900.1.13.1/Kep.610-Bapenda/IX/2025 tentang olahraga permainan yang merupakan objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan.

Dengan langkah ini, Bapenda Kota Bekasi berharap optimalisasi potensi pajak dari sektor olahraga permainan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha. (@nt)