Pamsimas Salapraya Tak Rampung Sesuai Target, Audit Diminta

Pandeglang, Radar Nusantara Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kampung Burungbuni, Desa Salapraya, ...

Pandeglang, Radar Nusantara

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kampung Burungbuni, Desa Salapraya, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, hingga kini belum rampung meski dikerjakan sejak Tahun Anggaran 2023. Kondisi tersebut memicu sorotan publik dan desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek bernilai ratusan juta rupiah itu.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Nusantara, Pamsimas Desa Salapraya didanai mayoritas dari APBN sebesar Rp400 juta, ditambah Dana Desa Rp44.450.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Namun hingga awal 2026, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pantauan di lokasi menunjukkan bak penampung air belum selesai dibangun. Bagian bawah tiang penyangga belum diplester, sementara bagian atas penampung belum dicor atau ditutup. Distribusi air pun belum berjalan optimal.

Isa, warga Kampung Burungbuni yang terlibat dalam pembangunan bersama Ketua Pokmas Duta Perkasa, Udin, menyampaikan bahwa dari target sekitar 50 sambungan rumah, air baru mengalir ke satu rumah yang berada paling dekat dengan fasilitas Pamsimas.

“Dari puluhan sambungan rumah yang direncanakan, baru satu rumah yang mendapatkan aliran air,” ujar Isa.

Hal senada disampaikan Juanda, Ketua RT Kampung Burungbuni. Ia membenarkan bahwa meski meteran air telah terpasang di sekitar 50 rumah, air belum mengalir ke warga. “Meteran sudah ada, tapi airnya belum jalan. Pekerjaannya belum beres,” tegasnya.

Selain persoalan teknis, muncul pula keluhan dari para pekerja bangunan. Sedikitnya 10 orang pekerja dilaporkan belum menerima upah, dengan total tunggakan diperkirakan mencapai sekitar Rp5 juta. Dalam hal ini, Kepala Desa Salapraya, Toton Sulthoni, disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Aliansi Masyarakat Indonesia Raya (AMIRA). Melalui Ketua DPC Pandeglang, Rohikmat, AMIRA menilai keterlambatan proyek yang jauh melampaui batas waktu pelaksanaan merupakan persoalan serius.

“Proyek ini memiliki masa pelaksanaan 120 hari dan menggunakan dana APBN serta Dana Desa. Namun faktanya, sudah lebih dari dua tahun belum selesai dan belum berfungsi. Ini patut diaudit,” tegas Rohikmat kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

AMIRA mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten untuk melakukan audit menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian negara, AMIRA meminta agar hasil audit ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jangan berhenti di klarifikasi administratif. Jika ada temuan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Salapraya, Toton Sulthoni, belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembangunan Pamsimas maupun persoalan upah pekerja. Upaya konfirmasi yang dilakukan Radar Nusantara belum mendapat tanggapan.

Redaksi Radar Nusantara membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Wan's).