Dekat dengan “Orang Nomor 1”, ASN PPPK Asal Munjul Diduga Pegang Empat Peran Sekaligus

Pandeglang | Radar Nusantara Isu dugaan rangkap peran oleh seorang aparatur sipil negara berstatus PPPK asal Kecamatan Munjul, Kabupaten Pan...

Pandeglang | Radar Nusantara

Isu dugaan rangkap peran oleh seorang aparatur sipil negara berstatus PPPK asal Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Lantaran dekat dengan nomor 1, yang bersangkutan disebut-sebut memegang beberapa posisi sekaligus di lingkungan desa, mulai dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga kepengurusan koperasi desa.

Di saat yang sama, warga juga mempertanyakan soal penyertaan modal dan peruntukannya pada BUMDes Sukasaba yang bersumber dari dana desa pada tahun anggaran 2024 dan 2025.

Seorang warga Desa Sukasaba yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja Dendi, mengatakan masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan BUMDes, terutama terkait penggunaan dana penyertaan modal.

"Setahu kami pada tahun 2024 ada penyertaan modal BUMDes sekitar Rp60 juta, tapi masyarakat belum banyak mengetahui digunakan untuk kegiatan apa saja,” ujar Dendi kepada Radar Nusantara, Kamis (12/3/2026).

Ia juga menyebut bahwa pada tahun anggaran 2025 kembali beredar informasi mengenai adanya penyertaan modal yang lebih besar untuk BUMDes.

“Informasi yang beredar di masyarakat, penyertaan modal BUMDes tahun 2025 dari Dana Desa sekitar Rp263.600.000, kemudian ada juga bantuan dari Banprov sekitar Rp10.000.000. Jadi totalnya sekitar Rp273.600.000,” katanya.

Namun demikian, menurut Dendi, hingga kini masyarakat belum mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai penggunaan dana tersebut maupun program usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

“Kami berharap ada penjelasan terbuka mengenai penggunaan penyertaan modal tersebut agar masyarakat mengetahui program apa saja yang dijalankan,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Dendi juga menyoroti informasi yang berkembang mengenai Pak Uri, yang disebut-sebut memegang beberapa peran sekaligus di lingkungan desa.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, bahwa Pak Uri diketahui merupakan pegawai PPPK di Kecamatan Angsana, sekaligus disebut sebagai penanggung jawab program MBG pada SPPG Desa Sukasaba, serta menjabat sebagai Direktur BUMDes dan juga Ketua Koperasi Desa Merah Putih.

“Yang menjadi pembicaraan di masyarakat karena Pak Uri disebut memegang beberapa kegiatan sekaligus, mulai dari ASN PPPK di kecamatan, PIC MBG, BUMDes sampai koperasi desa Merah Putih,” ujarnya.

Selain soal rangkap peran, warga juga membicarakan kabar mengenai perubahan kepengurusan di BUMDes Sukasaba.

“Setahu kami, posisi Direktur BUMDes Sukasaba dijabat oleh Pak Uri. Tapi belakangan beredar kabar bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut,” ujarnya.

Warga juga menyampaikan adanya informasi yang beredar bahwa posisi tersebut kini disebut-sebut dijabat oleh istri dari M. Uri. Namun ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas kabar yang berkembang di masyarakat.

“Memang ada kabar yang beredar bahwa direktur BUMDes sekarang dijabat oleh istrinya Pak Uri. Tapi kami juga belum mengetahui secara pasti bagaimana yang sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat Desa Sukasaba yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan bahwa isu tersebut memang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

Menurutnya, orang yang paling aktif dan dekat dengan orang nomor 1 di Pemerintahan desa Sukasaba adalah M. Uri yang dulu jadi timses nya, sehingga masyarakat yang lainnya kurang respon sama kegiatan di desa.

Ia menambahkan bahwa masyarakat berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait pengelolaan BUMDes, termasuk mengenai besaran penyertaan modal serta struktur kepengurusan yang berlaku saat ini.

“Harapannya tentu ada keterbukaan dari pemerintah desa supaya masyarakat tidak hanya mendengar informasi dari isu yang beredar,” ujarnya.

Untuk memastikan informasi tersebut, Radar Nusantara telah berupaya melakukan konfirmasi kepada M. Uri melalui WhatsApp termasuk kepada orang nomor 1 di Desa Sukasaba, Husen, terkait besaran penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2024 dan 2025, program usaha yang dijalankan, serta susunan kepengurusan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih.

Namun hingga berita ini diturunkan, M. Uri dan Husen Kepala Desa Sukasaba belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan.

Radar Nusantara masih membuka ruang klarifikasi bagi Pemerintah Desa Sukasaba maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan guna melengkapi informasi kepada masyarakat. (Wan)