Akses Jalan Kabupaten Simpang Tiga–Turus Tertutup Tanah Merah, Diduga Dampak Mobilisasi Galian C

Pandeglang | Radar Nusantara Akses jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Simpang Tiga menuju Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeg...

Pandeglang | Radar Nusantara

Akses jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Simpang Tiga menuju Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, kini menjadi sorotan warga. Jalan berbatu yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat dilaporkan nyaris tertutup tanah merah, sehingga mengganggu mobilitas dan memicu kekhawatiran warga.

Seorang warga Desa Simpang Tiga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, kondisi tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan semakin memperparah akses jalan yang sebelumnya sudah terbatas.

“Sekarang jalannya hampir tertutup tanah merah. Padahal itu jalan utama warga. Kami jadi kesulitan lewat,” ujarnya, Minggu (26/4/2926). 

Ia juga menyoroti potensi dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut.

“Kalau hujan pasti licin dan membahayakan pengguna jalan. Kalau kemarau, debunya sangat mengganggu. Ini jelas menyulitkan warga,” tambahnya.

Warga tersebut menyebut, panjang jalan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1,5 kilometer, mulai dari Kampung Ciririgi Barat, Desa Simpang Tiga hingga Kampung Kikasam, Desa Turus, Kecamatan Patia.

Menurutnya, material tanah merah yang menutupi badan jalan diduga berasal dari mobilisasi pengangkutan material aktivitas galian C di sekitar wilayah tersebut. Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

“Kami menduga ini dari aktivitas angkutan tanah merah. Tapi siapa yang bertanggung jawab kami tidak tahu. Harusnya ada penjelasan dari pihak terkait,” katanya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pengawasan aktivitas angkutan material, termasuk kemungkinan dampak lingkungan dan penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah, khususnya instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun pihak kecamatan, dapat segera turun tangan untuk melakukan peninjauan lapangan.

Selain itu, masyarakat juga mendorong adanya kejelasan terkait aktivitas galian C di sekitar wilayah tersebut, termasuk aspek perizinan serta dampak terhadap infrastruktur jalan yang digunakan masyarakat.

“Kalau memang ada aktivitas galian, harusnya ada pengawasan. Jangan sampai jalan umum rusak atau tertutup seperti ini,” ujar warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai dugaan dampak mobilisasi galian C tersebut.

Radar Nusantara akan terus menelusuri informasi ini dan membuka ruang konfirmasi bagi seluruh pihak, termasuk pengelola aktivitas galian, guna menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Wan)