Aroma Korupsi Dana Komite SDN 5 Simpang Pematang Menguat, Ketua Lama “Menghilang”

Mesuji, RN Dugaan penyimpangan dana komite di SD Negeri 5 Simpang Pematang kian menguat dan memicu kemarahan publik. Pengelolaan dana yang s...

Mesuji, RN

Dugaan penyimpangan dana komite di SD Negeri 5 Simpang Pematang kian menguat dan memicu kemarahan publik. Pengelolaan dana yang selama ini berjalan tanpa transparansi kini mulai terkuak, menyusul tekanan dari masyarakat dan sorotan media.

Situasi memanas setelah pihak sekolah secara tiba-tiba menggelar rapat bersama wali murid untuk melakukan pergantian ketua komite. Langkah ini dinilai bukan sekadar pergantian biasa, melainkan upaya meredam polemik yang sudah terlanjur mencuat ke permukaan.

Dalam rapat tersebut, wali murid dikumpulkan untuk menyaksikan pemilihan ketua komite yang baru. Namun, fakta mengejutkan terjadi—Ketua Komite sebelumnya, Junaidi, justru tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Ketidakhadiran ini memicu tanda tanya besar. Pasalnya, di tengah mencuatnya dugaan penyalahgunaan dana komite, sosok yang paling bertanggung jawab justru tidak muncul memberikan klarifikasi.

Sejumlah wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan laporan rinci terkait penggunaan dana komite.

“Setiap bulan kami diminta iuran, tapi penggunaannya tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Tiba-tiba sekarang sudah ganti ketua saja,” ungkap salah satu wali murid.

Dugaan pun mengarah pada indikasi kuat bahwa dana komite yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, justru disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu.

Kepala SD Negeri 5 Simpang Pematang, Firdaus, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pergantian ketua komite. Ia menyebut posisi Junaidi kini telah digantikan oleh Alkat, mantan anggota DPRD.

“Iya benar, sudah dilakukan rapat dan pemilihan. Sekarang ketua komite dijabat oleh Alkat,” ujarnya singkat.

Namun, saat ditanya lebih jauh terkait jumlah dana komite yang telah terkumpul dan penggunaannya, Firdaus mengaku tidak mengetahui secara pasti.

“Saya tidak tahu jumlah dana komite dan pengelolaannya, karena saya baru menjabat,” katanya.

Pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan adanya lemahnya pengawasan internal, bahkan terkesan terjadi pembiaran terhadap pengelolaan dana yang tidak transparan.

Sementara itu, Ketua LSM LKPK Kabupaten Mesuji, Jahidin Paksi, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan akan segera membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Kami melihat ada indikasi kuat penyimpangan. Dalam waktu dekat, laporan resmi akan kami layangkan ke pihak kepolisian agar kasus ini diusut tuntas,” tegasnya.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan dana komite sekolah yang seharusnya bersifat terbuka dan akuntabel. Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya mencederai kepercayaan wali murid, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap kemana aliran dana komite tersebut selama ini bermuara.

(Febri fap)