CEGAH KKN PROYEK SEKOLAH,DESAKAN PUBLIK

KEPSEK BENTUK P2SP JANGAN HANYA LIBATKAN KELUARGA,WAJIB BERKOMPETEN* *Sumber : Sesuai Juknis & UU Desa,Panitia Revitalisasi Harus Paham ...

KEPSEK BENTUK P2SP JANGAN HANYA LIBATKAN KELUARGA,WAJIB BERKOMPETEN*

*Sumber : Sesuai Juknis & UU Desa,Panitia Revitalisasi Harus Paham Teknis Bangunan*

*TOJO UNA-UNA, RN

Menjelang realisasi proyek revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una, muncul desakan dari unsur masyarakat agar Kepala Sekolah selaku penanggung jawab kegiatan swakelola mematuhi regulasi dalam pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Sumber Radar Nusantara yang enggan disebutkan namanya meminta agar oknum Kepala Sekolah tidak membentuk panitia hanya dari unsur keluarga. P2SP dari unsur masyarakat, tegasnya, minimal harus memiliki kompetensi teknis di bidang konstruksi.

“Ini amanah negara. Jangan sampai panitia diisi keluarga dekat Kepsek tapi tidak paham bangunan. Minimal harus punya rekam jejak kerja fisik, bisa baca gambar, ngerti mutu material. Kalau tidak, bangunan sekolah taruhannya,” ujar sumber tersebut, Senin 27/4/2026.

*SESUAI AMANAT REGULASI*

Desakan ini sejalan dengan sejumlah regulasi yang mengatur:

1. *Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 44*: Pelaksanaan kegiatan swakelola mengutamakan tenaga kerja setempat yang *memiliki kemampuan/keahlian*.

2. *Juknis Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikbudristek*: P2SP wajib memahami teknis bangunan* dan menandatangani *Pakta Integritas*.

3. *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f*: Pengelola kegiatan wajib melaksanakan prinsip *akuntabel, transparan, profesional*.

4. *UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN*: Mewajibkan asas *bebas KKN dan konflik kepentingan*. Penunjukan panitia dari unsur keluarga inti berpotensi melanggar asas ini.

“Juknis sudah jelas. Swakelola itu bukan berarti suka-suka Kepsek tunjuk keluarga. Harus profesional. Kalau panitia tidak kompeten, bagaimana mau awasi mutu cor, besi, volume pekerjaan? Ujungnya bangunan cepat rusak, merugikan negara dan membahayakan siswa,” tegas sumber.

*TUNTUTAN TRANSPARANSI*

Sumber tersebut juga mendesak agar nama, foto, dan latar belakang keahlian seluruh anggota P2SP diumumkan secara terbuka di papan informasi sekolah. Hal ini sesuai *UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* dan *Permendagri 20/2018* yang mewajibkan publikasi papan proyek.

Desakan ini muncul sebagai bentuk kontrol sosial agar dana bantuan pemerintah untuk revitalisasi sekolah di Kabupaten Tojo Una-Una benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, dan sesuai *Standar Nasional Pendidikan* sebagaimana diatur PP No. 19 Tahun 2005.

Hingga berita ini diturunkan, Radar Nusantara masih berupaya meminta tanggapan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terkait mekanisme pengawasan pembentukan P2SP di seluruh sekolah penerima DAK 2026.

*Pewarta: M. Ichan*

*KAPERWIL RADAR GROUP*