Harapan dan Kekecewaan di Balik Pelatihan KDMP Pandeglang

Pandeglang | Radar Nusantara Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Pandeglang yang digelar di Hotel Mutiara Carita pada 27–28...

Pandeglang | Radar Nusantara

Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Pandeglang yang digelar di Hotel Mutiara Carita pada 27–28 April 2026 meninggalkan dua sisi yang kontras: harapan untuk penguatan koperasi desa, namun juga kekecewaan dari peserta yang menilai kegiatan belum menjawab persoalan di lapangan.

Kegiatan yang diikuti ratusan pengurus KDMP dari berbagai desa ini pada awalnya dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah peserta menilai materi dan forum diskusi belum menyentuh kebutuhan mendasar yang mereka hadapi.

Perwakilan Forum KDMP Pandeglang, Entis Sumantri, menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan peserta bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah pusat, melainkan dorongan agar pelaksanaan di daerah berjalan lebih tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh program pemerintah pusat. Namun kami membutuhkan kejelasan dalam implementasi di lapangan yang transparan, akuntabel, dan memiliki arah keberlanjutan yang jelas,” ujarnya, Selasa (28/4/2026). 

Menurutnya, para pengurus koperasi di tingkat desa memerlukan panduan yang konkret, termasuk terkait regulasi, pendampingan, hingga arah pengembangan usaha koperasi ke depan.

Selain itu, peserta juga menyoroti minimnya ruang dialog yang dinilai membuat aspirasi tidak terserap secara optimal. Kondisi tersebut memicu ketegangan yang terjadi di akhir kegiatan.

Sejumlah peserta turut menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penyimpangan jika program tidak diawasi secara ketat. Mereka menekankan pentingnya profesionalitas dalam penunjukan pengurus koperasi agar tidak bergeser dari tujuan awal sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

Forum KDMP Pandeglang pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan, termasuk aspek perencanaan, pendampingan, hingga mekanisme pengawasan program.

Tak hanya itu, mereka juga meminta kejelasan terkait penggunaan anggaran pelatihan serta transparansi dalam pelaksanaannya. Peserta berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami ingin program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tambah Entis.

Di bagian akhir, peserta juga menyampaikan kekecewaan terhadap fasilitas dan pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang disebut mencapai Rp14.980.000 per KDMP.

“Kami terus terang kecewa. Dana yang besar tidak sebanding dengan fasilitas yang kami terima. Pengganti transportasi hanya Rp150 ribu, kamar diisi empat orang, bahkan fasilitas dasar seperti handuk tidak tersedia. Konsumsi pun sangat sederhana setiap hari hanya tersedia capcay, perkedel dan ayam. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.

Hingga saat ini, pihak penyelenggara maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah masukan dan tuntutan yang disampaikan peserta. (Wan).