Ketua LSM Pemantik Kritik Ketidakjelasan Laporan BUMDES Takalar: Kejaksaan dan Inspektorat Terkesan Saling Tuding

TAKALAR, RN Ketua LSM Pemantik, Rahman Suandi, secara tegas mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik ...

TAKALAR, RN

Ketua LSM Pemantik, Rahman Suandi, secara tegas mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Takalar untuk periode tahun 2014 hingga 2024. Hingga saat ini, penanganan kasus tersebut dinilai jalan di tempat akibat adanya ketidakpastian koordinasi antara dua instansi penegak hukum dan pengawasan.

Rahman mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola komunikasi antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar dan Inspektorat Daerah Takalar. Menurutnya, terjadi fenomena "saling lempar bola" terkait hasil audit temuan kerugian negara. Kondisi ini membuat laporan yang telah dilayangkan oleh masyarakat dan aktivis menjadi mengambang tanpa kepastian hukum yang jelas.

Pihak Kejari Takalar menyatakan bahwa mereka masih menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat sebelum melangkah ke tahap penyidikan lebih lanjut. Namun, pernyataan kontradiktif justru muncul dari pihak Inspektorat Takalar yang mengklaim bahwa mereka sedang menunggu instruksi atau progres teknis dari pihak Kejaksaan untuk memfinalisasi hasil temuan tersebut.

Kami melihat ada kesan saling tuding dan lempar tanggung jawab. Kejari bilang tunggu Inspektorat, sementara Inspektorat bilang tunggu Kejaksaan. Ini sangat mencederai semangat pemberantasan korupsi di Takalar, terutama menyangkut dana BUMDES yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat desa," ujar Rahman Suandi 

LSM Pemantik secara khusus menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri Takalar dalam merespons laporan yang telah mereka serahkan. Rahman menilai bahwa jika instansi terkait terus terjebak dalam birokrasi yang berbelit, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin merosot. Ia mendesak agar kedua instansi segera duduk bersama untuk menyinkronkan data audit.

LSM Pemantik akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat. Rahman menegaskan bahwa pengawasan terhadap dana BUMDES selama satu dekade terakhir sangat krusial demi memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa di Kabupaten Takalar.

Abd Kadir