Sekolah Tanpa Plang di Patia Diduga Tarik Iuran Perpisahan, Kepsek Membantah

Pandeglang | Radar Nusantara Dugaan pungutan di lingkungan sekolah tanpa papan nama (plang) di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, menuai...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dugaan pungutan di lingkungan sekolah tanpa papan nama (plang) di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan. Isu yang beredar di masyarakat menyebut adanya iuran perpisahan dan biaya ulangan atau tes akhir semester dengan nominal ratusan ribu rupiah.

Isu iuran perpisahan disampaikan oleh Ade Madkosim, warga Kampung Karangtengah, Desa Idaman, Kecamatan Patia. Ia mengaku menerima informasi dari orang tua siswa terkait adanya iuran bagi siswa kelas 3 atau kelas IX.

“Iuran perpisahan kelas 3 atau kelas IX itu dilakukan dengan cara mencicil, dengan totalnya Rp450 ribu per siswa. Jumlah siswa kelas IX berjumlah sekitar 150 orang. Memang tidak ada bukti tertulis, mungkin mereka khawatir diketahui pihak lain,” ujarnya saat ditemui di Idaman pada Kamis (23/4/2026).

Selain itu, ada informasi dugaan pungutan untuk biaya ulangan atau tes akhir semester disampaikan oleh Afendi, warga Kampung Tongkol, Desa Idaman. Ia mengaku sempat mendengar adanya pungutan terhadap siswa kelas 8, meskipun belum mengetahui secara pasti sumber kebijakan tersebut.

“Memang benar ada keluarga saya yang sekolah di SMPN 1 Patia kelas jauh yakni di Kp Tongkol Desa Idaman. Untuk pungutan kepada siswa kelas VIII saya sempat dengar, tapi kurang jelas dari siapa. Nilainya sekitar Rp300 ribu per siswa,” kata Afendi ditemani Asman tak jauh dari halaman sekolah. 

Sekolah yang dimaksud diketahui merupakan bagian dari SMP Negeri 1 Patia yang beralamat di Jalan PIR V, Desa Pasirgadung, Kecamatan Patia, serta memiliki kelas jauh di Kampung Tongkol, Desa Idaman yang kondisinya sangat memprihatinkan, disamping bangunan sudah banyak mengalami sejumlah kerusakan, bila musim hujan sering kebanjiran dan tanpa identitas sekolah. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 1 Patia, H. Ujen Munawar, M.Pd, memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi. Ia membantah adanya isu pungutan sebagaimana yang diinformasikan.

Menurutnya, jumlah siswa kelas IX di SMPN 1 Patia secara keseluruhan sekitar 112 orang, terdiri dari 20 siswa kelas jauh di Kampung Tongkol dan 92 siswa di sekolah induk.

“Jumlah siswa kami sekitar 112 orang, bukan 150 seperti yang disebutkan,” jelasnya.

Terkait isu perpisahan, ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah merencanakan kegiatan tersebut secara resmi.

“Kami tidak akan menyelenggarakan acara perpisahan. Saat sosialisasi Test Kemampuan Akademik (TKA) bulan Januari lalu, pada saat itu para orang tua memang menanyakan soal pelepasan. Itu murni aspirasi orang tua dan kami hanya mengarahkan ke kegiatan sederhana berupa tasyakuran atau pipihare,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa ada rencana mau diadakan kegiatan “siraman” atau mandi basah tetapi itu juga bukan program sekolah, melainkan inisiatif siswa dan orang tua.

“Itu bukan kegiatan sekolah. Biasanya anak-anak sendiri yang ingin, daripada jalan-jalan ke pantai. Usulan itu dari pengurus OSIS, dan biayanya dari orang tua,” tegasnya.

Ujen menambahkan, pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan surat edaran maupun menetapkan pungutan wajib.

“Kami tidak pernah menekan atau mewajibkan pembayaran. Jadi angka Rp450 ribu itu tidak benar atau dibuat-buat. Kalau pun ada tasyakuran, itu sekitar Rp100 ribu dan itu pun belum semua masuk ke bendahara,” ujarnya.

Terkait dugaan pungutan biaya ulangan atau tes akhir semester, ia memastikan hal tersebut tidak benar.

“Untuk kegiatan ujian tidak ada pungutan apapun, karena sudah dianggarkan dari dana BOS,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi bangunan kelas jauh di Kampung Tongkol yang dinilai memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

“Kondisi bangunan kelas jauh memang mengkhawatirkan. Kami berharap bisa segera dibangun oleh pemerintah dalam waktu dekat,” harapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi terkait dugaan pungutan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, menjadi penting guna memastikan fakta di lapangan serta menjaga transparansi dalam pengelolaan pendidikan.

Radar Nusantara akan terus menelusuri informasi ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Wan).