DPRD Sulteng Desak Keras Bupati Banggai Taati Putusan PTUN Palu : "Kembalikan Jabatan 6 Kepala Desa yang Diberhentikan.

Palu-Sulteng, RN Desakan publik kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menaati putusan pengadilan semakin menguat. DPRD Provinsi Sulawesi...

Palu-Sulteng, RN

Desakan publik kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menaati putusan pengadilan semakin menguat. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi meminta Gubernur Sulteng memerintahkan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka segera melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pemberhentian 6 Kepala Desa.

Desakan itu tertuang dalam Surat Rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 100.3.11/083/DPRD tanggal 18 Mei 2026. Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Sulteng bersama enam kepala desa non-aktif dan pihak terkait.

Kronologi Pemberhentian hingga Putusan Inkracht.

Berdasarkan surat DPRD Sulteng, enam kepala desa yang diberhentikan Bupati Banggai adalah :

1.Ruhyana,Kepala Desa Mansahan,Kec.Toili  

2.H.Manippi,Kepala Desa Jaya Kencana, Kec. Toili  

3.Sudarsono, Kepala Desa Sentralisasi, Kec.Toili  

4.Mustofa,Kepala Desa Tirtasari, Kec.Toili  

5.Indri Yani Madalombang Kepala Desa Gonohop, Kec. Simpang Raya  

6.Fenny Sangkaning Rahayu,Kepala Desa Simpang Dua, Kec. Simpang Raya.  

Pemberhentian dilakukan atas dugaan keterlibatan dalam politik praktis pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Banggai 2024. 

Tidak menerima keputusan tersebut, keenam kepala desa mengajukan gugatan ke PTUN Palu.Hasilnya, PTUN Palu mengabulkan gugatan. Dalam amar putusannya, pengadilan mewajibkan Bupati Banggai mencabut keputusan pemberhentian dan mengembalikan jabatan keenam kepala desa ke posisi semula.

Pemerintah Kabupaten Banggai tidak menerima putusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.Namun, pada tingkat banding, majelis hakim justru menguatkan Putusan PTUN Palu. Dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau _inkracht_ dan mengikat secara hukum.

DPRD Sulteng : Putusan Pengadilan Wajib Dilaksanakan

Dalam suratnya, DPRD Sulteng menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa ditawar. Lembaga legislatif provinsi itu meminta Gubernur Sulteng mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati Banggai agar segera melaksanakan putusan.

> “Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta Gubernur Sulawesi Tengah untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati Banggai agar segera melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud,” tulis DPRD Sulteng dalam suratnya.

Surat rekomendasi ini juga ditembuskan kepada Bupati Banggai, Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Dinas PMD Kabupaten Banggai, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai.Artinya, seluruh struktur pemerintahan di Kabupaten Banggai sudah mengetahui desakan tersebut.

Pentingnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pengamat hukum tata negara menilai, jika putusan pengadilan yang telah inkracht tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, maka hal itu berpotensi melanggar Pasal 116 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN.Pasal tersebut mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Selain itu, penundaan pelaksanaan putusan juga dapat memicu gugatan eksekusi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat gaji dan hak-hak kepegawaian yang harus dibayarkan secara retroaktif kepada para kepala desa.

Tuntutan Publik dan Ruang Klarifikasi.

Hingga berita ini diturunkan,belum ada pernyataan resmi dari Bupati Banggai maupun Pemerintah Kabupaten Banggai terkait langkah yang akan diambil pasca desakan DPRD Sulteng. 

Publik kini menunggu apakah Pemerintah Kabupaten Banggai akan segera menaati putusan pengadilan dan mengembalikan jabatan keenam kepala desa,atau memilih menempuh upaya hukum lain.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Banggai,dan Bupati Banggai,serta pihak terkait sesuai UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.Klarifikasi dapat disampaikan melalui kontak redaksi untuk dimuat secara berimbang.

Pewarta : M.Ichan Kaperwil Sulteng Radar Nusantara Group.