Terungkap: Restoran Mewah di Kuningan Berdiri di Zona Terlarang Bantaran Sungai

Kuningan, RN Dugaan pelanggaran tata ruang kembali mencuat di Kabupaten Kuningan. Sebuah restoran mewah berinisial R.S di kawasan strategis ...

Kuningan, RN

Dugaan pelanggaran tata ruang kembali mencuat di Kabupaten Kuningan. Sebuah restoran mewah berinisial R.S di kawasan strategis terungkap berdiri tepat di zona terlarang bantaran Sungai Cikendan

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat, 1 Mei 2026, bangunan permanen restoran tersebut menutup  sempadan sungai. Padahal, sesuai UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Fakta di Lapangan, Bangunan berdiri di atas permukaan air sungai (menutupi badan sungai...red), dan menurut warga sekitar bangunan tersebut sudah berdiri lama .

Hingga berita ini dirilis, pihak pemilik Restoran belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi via telepon dan pesan WhatsApp. Cuman dia berharap agar jangan di beritakan terkait tempat usaha nya.

"Jangan di expos di media🙏🙏🙏," katanya melalui chatting WhatsApp pribadinya 

Lebih jauh dia juga menyarankan agar pihak media bersabar untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut sebab usaha itu di urus sama putra nya yang lagi menimba ilmu di nengri pamam syam .

" Blum bisa yah.

Nt nunggu aja liburan anak yg kuliah di arab.

Akhir mei.

Yg pegang usahanya." Tambahnya 

Media pun tetap berusaha untuk menggali informasi guna keberimbangan informasi namun dia tetap belum beri tanggapan atau informasi yang memuaskan.

"Maaf nt sama suami.

Tapi ke luarkota🙏🙏🙏,"pungkasnya 

Untuk di ketahui,Secara prinsip, mendirikan bangunan atau struktur permanen di atas atau di bantaran (sempadan) sungai adalah dilarang karena berpotensi melanggar fungsi sungai, menyebabkan banjir, dan membahayakan keselamatan.

Namun, untuk keperluan usaha, pembangunan yang melintasi sungai (seperti jembatan, pipa, atau kabel) bisa dimungkinkan dengan syarat yang sangat ketat.

Berikut adalah aturan dan syarat utamanya menurut regulasi di Indonesia:

1. Larangan UtamaZona Terlarang: Larangan keras membangun di sempadan sungai (bibir sungai) atau di atas badan air tanpa izin khusus.Zona Sempadan: Pemerintah menetapkan zona larangan bangunan permanen, umumnya 5–25 meter dari tepi sungai, tergantung pada ukuran dan lokasi sungai (perkotaan atau luar kota).UU Sumber Daya Air: Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 mengatur perlindungan kawasan sempadan sungai.

2. Pengecualian (Boleh Melintas/Membangun)Pengusaha dapat membangun jika memenuhi ketentuan:Izin Khusus: Wajib mendapatkan izin tertulis dari instansi berwenang (misalnya: Kementerian PUPR/Balai Besar Wilayah Sungai atau Pemerintah Daerah).Fasilitas Umum/Tertentu: Pembangunan yang diizinkan biasanya terbatas pada infrastruktur seperti jembatan, pipa air, kabel bawah tanah, atau fasilitas yang mendukung kelancaran fungsi sungai.Studi Teknis: Harus ada kajian bahwa bangunan tidak akan mengubah arus, tidak menyempitkan sungai, tidak menyebabkan erosi, dan tidak menimbulkan banjir.

3. Sanksi PelanggaranJika pengusaha nekat membangun tanpa izin, sanksinya adalah:Bangunan bisa dibongkar paksa.Sanksi hukum pidana atau denda administratif sesuai UU yang berlaku.

Kesimpulan:Pengusaha boleh membangun melintasi sungai (misal: jembatan akses) hanya setelah mendapatkan izin teknis dan izin operasional dari pihak terkait, serta tidak menutup/menyempitkan aliran sungai.

Dari berbagai sumber , bersambung ke edisi berikutnya (fulls)Terungkap: Restoran Mewah di Kuningan Berdiri di Zona Terlarang Bantaran Sungai.

Dari berbagai sumber , bersambung ke edisi berikutnya (fulls)