BISU DI DEPAN KEKERASAN : KUASA HUKUM & RADAR NUSANTARA GROUP DESAK BUPATI PARIGI MOUTONG BERTANGGUNG JAWAB ATAS DUGAAN KRIMINALISASI PERS.

PARIGI MOUTONG,RN Iklim kebebasan pers di Kabupaten Parigi Moutong kembali diuji. Melalui kuasa hukum Kantor Hukum LM Arif, SH dan Rekan, wa...

PARIGI MOUTONG,RN

Iklim kebebasan pers di Kabupaten Parigi Moutong kembali diuji. Melalui kuasa hukum Kantor Hukum LM Arif, SH dan Rekan, wartawan Radar Nusantara Group secara resmi menunggu itikad baik Bupati Parigi Moutong Erwin Burase untuk menyelesaikan dugaan kriminalisasi pers secara win-win solution.

Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Wartawan yang bersangkutan adalah putra daerah asli Parigi Moutong yang selama lebih dari 10 tahun konsisten memberitakan pembangunan daerahnya hingga ke penjuru tanah air. Ironisnya, pengabdian panjang itu justru berbalik menjadi "momok" ketika karya jurnalistik berupa kritik dan kontrol sosial dianggap alergi oleh sebagian oknum di lingkaran kekuasaan.

1. Peristiwa Terjadi di"Rumah Rakyat"Sendiri.

“Peristiwa yang dikeluhkan terjadi di lingkungan Kantor Bupati Parigi Moutong. Ruang kerja yang seharusnya steril dari kekerasan, justru menjadi lokasi dugaan penghalangan tugas jurnalistik,” tegas kuasa hukum.

Kantor bupati adalah rumah rakyat. Jika di dalamnya ruang gerak pers saja bisa dihalangi, bagaimana nasib masyarakat biasa yang hendak menuntut hak pelayanan publik? Inilah kekhawatiran yang kini disuarakan.

“Dengan kejadian ini, kami khawatir akan terulang kepada masyarakat atau organisasi lain yang hendak mendapatkan pelayanan publik,” lanjut kuasa hukum.

2. Melawan Hukum Ada Sanksi Pidana. 

Kuasa hukum mengingatkan, payung hukumnya jelas dan tegas. Pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan :  

"Barang siapa dengan sengaja melawan hukum dan menghalangi wartawan menjalankan tugas profesinya dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000."

Unsur-unsur delik sudah terpenuhi: dilakukan dengan sengaja, melawan hukum, dan berakibat menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya. Penegakan hukum bukan lagi pilihan, tapi keharusan agar menimbulkan efek jerah.

3. Amanah Jabatan vs Diam Seribu Bahasa.  

Lebih tajam lagi, kuasa hukum menyoroti sikap pemimpin daerah. Jabatan bupati adalah amanah. Setiap sumpah jabatan yang diucapkan di hadapan Tuhan dan rakyat mestinya menjadi kompas moral.

“Pemimpin daerah harus memberi contoh yang baik karena jabatan adalah amanah yang diucapkan melalui sumpah jabatan. Diam ketika ada kekerasan di depan mata sama artinya membiarkan preseden buruk tumbuh,” tegasnya.

Pertanyaan publik kini sederhana: "Dilihat, disaksikan, tapi tidak dilarang dan tidak ditegur. Ada apa?".. 

4. Tunggu Itikad Baik, Tapi Siap Tempuh Jalur Hukum.  

Radar Nusantara Group dan kuasa hukum masih membuka ruang dialog.Mereka menunggu itikad baik Bupati Erwin Burase untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini secara win-win solution.

Namun, ruang dialog bukan berarti tawar-menawar hukum. Jika itikad baik tidak kunjung datang, maka langkah hukum formal akan ditempuh hingga tuntas.Tujuannya satu: meminimalisir kejadian berulang kepada pers dan masyarakat di kabupaten hasil pemekaran Donggala ini.

Kebebasan pers bukan hadiah dari penguasa. Ia adalah hak konstitusional rakyat yang dijamin UUD 1945 dan UU Pers. Menyerang pers berarti menyerang hak publik untuk tahu.

Catatan Redaksi : 

Berita ini kami muat utuh sebagai bentuk keberpihakan pada kemerdekaan pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 3. Redaksi menjunjung Kode Etik Jurnalistik dan prinsip cover both side. Redaksi terbuka 1x24 jam untuk hak jawab, klarifikasi, dan konfirmasi resmi dari Pemkab Parigi Moutong, Bupati Erwin Burase, dan pihak terkait lainnya. Diam bukan jawaban.

Narahubung Media:  

Kuasa Hukum LM Arif, SH dan Rekan.

Pewarta : Kaperwil Sulteng Radar Nusantara Group.