Hari Ini, DPRD Pandeglang Fasilitasi Audiensi Komando HAM Soal Dugaan Dampak Blasting

Pandeglang | Radar Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menjadwalkan rapat audiensi untuk membahas dugaan da...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menjadwalkan rapat audiensi untuk membahas dugaan dampak aktivitas peledakan (blasting) tambang PT Rajawali Octorys Sundari (ROS) di wilayah Gunung Batu, Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis. Audiensi tersebut akan mempertemukan unsur DPRD, pemerintah daerah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat guna mencari kejelasan atas berbagai persoalan yang dikeluhkan warga.

Informasi mengenai agenda audiensi tersebut dibenarkan oleh Azis, tim Komando HAM Hidupkan Aspirasi Masyarakat asal Kecamatan Cikedal, kepada Redaksi Radar Nusantara, Senin (17/6/2026). Menurut Azis, surat undangan audiensi telah diterbitkan DPRD Kabupaten Pandeglang sebagai tindak lanjut atas permohonan audiensi yang diajukan pihaknya terkait dugaan dampak aktivitas peledakan tambang PT ROS terhadap permukiman warga.

"Benar, DPRD Kabupaten Pandeglang telah menjadwalkan audiensi hari ini untuk membahas persoalan yang dikeluhkan warga terkait dampak aktivitas blasting PT ROS. Kami berharap forum ini dapat menjadi ruang terbuka untuk mencari kejelasan dan solusi atas permasalahan yang terjadi," ujar Azis.

Azis juga memperlihatkan surat undangan DPRD Kabupaten Pandeglang beserta dokumen permohonan audiensi yang diajukan Komando HAM Hidupkan Aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan surat undangan DPRD Kabupaten Pandeglang Nomor 000.1.2.2/508.A-DPRD/2026 tertanggal 10 Juni 2026, rapat audiensi dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026 pukul 13.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan Komando HAM Hidupkan Aspirasi Masyarakat Nomor 044/KOMANDO-HAM/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026. Dalam surat tersebut, organisasi masyarakat itu meminta DPRD memfasilitasi forum terbuka untuk membahas dugaan dampak aktivitas peledakan tambang yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pihak yang diundang dalam audiensi tersebut antara lain Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Camat Cigeulis, PT Rajawali Octorys Sundari (ROS), serta Komando HAM Hidupkan Aspirasi Masyarakat sebagai pemohon audiensi.

Dalam dokumen permohonan audiensi, Komando HAM menyebut berdasarkan informasi dan pendataan sementara yang diperoleh dari masyarakat setempat, sedikitnya 13 rumah warga dan satu bangunan masjid dilaporkan mengalami keretakan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peledakan tambang. Tingkat kerusakan disebut bervariasi, mulai dari retakan ringan hingga kerusakan yang dinilai cukup berat.

Warga juga mengaku merasakan getaran cukup kuat setiap kali aktivitas peledakan dilakukan. Kondisi tersebut disebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan penghuni rumah serta potensi bertambahnya kerusakan bangunan apabila kegiatan blasting terus berlangsung tanpa evaluasi yang memadai.

Selain persoalan kerusakan bangunan, Komando HAM menyoroti adanya informasi mengenai pemberian bantuan atau kompensasi kepada sebagian warga dengan nominal yang berbeda-beda. Sementara itu, sebagian warga lainnya disebut belum menerima bantuan maupun penjelasan yang jelas terkait mekanisme penanganan dampak yang mereka alami.

Ketua Umum Komando HAM Hidupkan Aspirasi Masyarakat, Fahrul Roji, dalam surat permohonannya meminta agar audiensi menjadi forum terbuka untuk memperoleh kejelasan atas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, instansi teknis, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penyelesaian dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

Adapun sejumlah agenda yang diusulkan dalam audiensi tersebut meliputi penyampaian hasil pemantauan getaran (vibration monitoring), penjelasan kajian dampak lingkungan dan langkah mitigasi yang telah dilakukan perusahaan, verifikasi jumlah bangunan terdampak, penjelasan mekanisme pemberian bantuan atau kompensasi, legalitas pelaksanaan blasting, evaluasi pengawasan oleh instansi terkait, hingga pembentukan tim independen atau tim gabungan untuk melakukan investigasi lapangan.

Selain itu, Komando HAM juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian sementara aktivitas peledakan sampai dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dampaknya kepada masyarakat, audit independen terhadap kegiatan blasting PT ROS, pendataan ulang seluruh bangunan terdampak tanpa terkecuali, keterbukaan hasil pengukuran getaran kepada publik, serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai tingkat kerusakan bangunan warga dan sarana ibadah yang terdampak.

Mereka juga meminta pemerintah memastikan seluruh perizinan dan dokumen lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk tim pengawas yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjamin keselamatan warga yang tinggal di sekitar area tambang.

Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif guna memperoleh kepastian informasi, perlindungan terhadap masyarakat, serta solusi yang dapat diterima semua pihak terkait persoalan yang berkembang di wilayah Karangbolong.

Sementara itu, PT Rajawali Octorys Sundari sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk aktivitas peledakan, dilaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan standar operasional yang berlaku.

(Red)