KAJATI SULTENG TEKANKAN EMPAT ARAH KEBIJAKAN KE KAJARI TOJO UNA-UNA PASCA RESMIKAN TIGA FASILITAS BARU. "Pengawasan Perkara Diperketat Sesuai UU KUHAP.

TOJO UNA-UNA, RN  Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kajati Sulteng Zullikar Tanjung, S.H., M.H. tidak hanya meresmikan tiga fasilitas ...

TOJO UNA-UNA, RN 

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kajati Sulteng Zullikar Tanjung, S.H., M.H. tidak hanya meresmikan tiga fasilitas baru Kejaksaan Negeri Kejari Tojo Una-Una pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam keterangan pers kepada awak media Radar Nusantara Group dan sejumlah media online, Kajati Sulteng menegaskan empat arah kebijakan yang harus segera diimplementasikan jajaran Kejari Tojo Una-Una di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Dr. Rizky Fahrurozi, S.H., M.H.

Penekanan kebijakan itu disampaikan usai prosesi peresmian Gedung Pusat Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adhyaksa, dan Ruang Ikatan Adhyaksa Dharmakarini IAD Daerah Tojo Una-Una di Kantor Kejari Tojo Una-Una, Jalan Merdeka, Kelurahan Umalinggu, Kecamatan Ratolindo.

1. Penekanan Pelayanan Hukum Berkeadilan Sebagai Prioritas Utama.  

Kajati Sulteng menempatkan pelayanan hukum berkeadilan sebagai prioritas utama Kejari Tojo Una-Una. Seluruh jajaran di bawah koordinasi Kajari Tojo Una-Una diminta menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja. 

Keberadaan Gedung PTSP yang baru diresmikan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prioritas tersebut. Kajati Sulteng menekankan PTSP harus mampu memangkas birokrasi, mempercepat waktu layanan administrasi hukum, dan menutup celah pungutan liar. Gedung baru harus dibarengi perubahan sistem kerja dan budaya pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Penekanan Fungsi Klinik Adhyaksa Harus Optimal dan Menyentuh Masyarakat.

Terkait Klinik Adhyaksa, Kajati Sulteng memberikan tekanan agar fasilitas kesehatan tersebut segera berfungsi optimal. Sarana dan prasarana Klinik Adhyaksa di Kejari Tojo Una-Una dinyatakan telah terpenuhi. 

Kajati Sulteng mengarahkan agar fungsi Klinik Adhyaksa tidak terbatas pada layanan internal untuk jaksa, pegawai, dan honorer. Fasilitas tersebut wajib dimaksimalkan untuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kantor Kejari Tojo Una-Una. 

Tekanan ini menjadi penegasan bahwa investasi sarana kesehatan harus memberikan dampak langsung kepada publik. Klinik Adhyaksa dituntut segera menunjukkan manfaat nyata, bukan hanya sebagai simbol peresmian.

3. Penekanan Pengawasan Intensif dan Kepatuhan Terhadap UU KUHAP Nomor 20 Tahun 2026.  

Dalam bidang pengawasan dan penanganan perkara, Kajati Sulteng menyampaikan tekanan kebijakan paling kuat. Arahan Jaksa Agung kepada seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia untuk bekerja secara intensif ditegaskan kembali. Bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah akan rutin melaksanakan kegiatan pengawasan ke Kejari Tojo Una-Una.

Kajati Sulteng menekan bahwa proses penanganan perkara memiliki mekanisme ketat yang wajib diikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan terhadap perkara menjadi kunci karena penanganan perkara di Kejaksaan berasal dari dua sumber, yaitu penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Kejaksaan Negeri. 

Tekanan paling tegas disampaikan terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Kajati Sulteng menegaskan seluruh jajaran Kejari Tojo Una-Una wajib mengikuti rambu-rambu dan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU tersebut pada setiap tahap penanganan perkara. Tidak ada ruang untuk penyimpangan prosedur. Kepatuhan terhadap UU KUHAP menjadi tolok ukur profesionalisme dan integritas jaksa serta pegawai.

4. Penekanan Peran Aktif Bidang Intelijen dan Optimalisasi Fungsi PTSP.  

Kajati Sulteng juga menekan peran aktif bidang intelijen Kejari Tojo Una-Una. Bidang intelijen memiliki fungsi memberikan pelayanan berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang harus menjangkau lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Tekanan diberikan agar Kejari Tojo Una-Una tidak bersikap pasif menunggu masyarakat datang. Melalui Gedung PTSP yang baru, masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dan konsultasi hukum harus dilayani sesuai prosedur. Kajati Sulteng mengarahkan agar kebutuhan masyarakat didata dengan baik melalui PTSP, kemudian dievaluasi untuk menentukan jenis layanan yang tepat sasaran.

Garis Kebijakan : Fasilitas Baru Berarti Tanggung Jawab Baru.  

Kajati Sulteng menutup rangkaian penekanan kebijakan dengan garis tegas. Seluruh fasilitas dan layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap jenis layanan dan kebutuhan hukum masyarakat akan terus dilakukan.

Pesan implisit yang disampaikan adalah peresmian gedung, klinik, dan ruang baru berarti bertambahnya tanggung jawab Kajari Tojo Una-Una beserta jajaran. Publik Kabupaten Tojo Una-Una kini memiliki dasar untuk menilai kinerja Kejari. Fasilitas telah tersedia, maka kinerja nyata yang ditunggu.

Pewarta : Kaperwil Sulteng Radar Nusantara Group.