Kaur Keuangan Desa Panacaran Ikut Kegiatan BPS, Nursih: Sudah Kantongi Izin Kepala Desa

Pandeglang | Radar Nusantara Keterlibatan seorang perangkat Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, dalam kegiatan yang berk...

Pandeglang | Radar Nusantara

Keterlibatan seorang perangkat Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, dalam kegiatan yang berkaitan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perhatian sejumlah warga. Selain mempertanyakan mekanisme keterlibatan tersebut, warga juga menyoroti bagaimana perangkat desa membagi waktu antara tugas pelayanan masyarakat dengan aktivitas lain di luar pemerintahan desa.

Perangkat desa yang dimaksud adalah Nursih, yang saat ini menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Panacaran. Informasi yang diterima Radar Nusantara menyebutkan bahwa Nursih mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan BPS Kabupaten Pandeglang, bahkan sempat mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek).

Menyikapi informasi tersebut, Radar Nusantara mengajukan permohonan klarifikasi kepada Nursih guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang. Dalam keterangannya, Nursih membenarkan dirinya terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan BPS dan menilai tidak terdapat aturan yang melarang perangkat desa mengikuti kegiatan tersebut.

"Assalamu'alaikum wr wb. Setahu saya tidak ada larangan buat perangkat desa mengikuti kegiatan di BPS, terkecuali ASN dan PPPK. Mungkin kalau ada himbauan bahwa perangkat desa tidak boleh ikut, saya juga pasti tidak akan ikut mendaftarkan diri, Pak," ujar Nursih kepada Radar Nusantara.

Saat ditanya mengenai kehadirannya dalam kegiatan BPS dan potensi pengaruhnya terhadap tugas pelayanan di kantor desa, Nursih menegaskan bahwa aktivitas tersebut telah diketahui dan mendapat izin dari Kepala Desa Panacaran.

"Iya, sudah dapat izin dari Kepala Desa," jawabnya saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Meski demikian, informasi mengenai keterlibatan perangkat desa dalam kegiatan di luar pemerintahan desa tetap menjadi perhatian sebagian warga. Seorang warga Kecamatan Munjul yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan apabila perangkat desa mengikuti kegiatan lain yang diperbolehkan oleh aturan. Namun, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Yang penting pelayanan desa jangan sampai terganggu. Masyarakat tentu ingin memastikan bahwa urusan administrasi dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Humaedi alias Bule, Ketua DPD LSM Gerahamtara Provinsi Banten yang dikenal aktif mengkritisi pelayanan publik, menilai bahwa keikutsertaan perangkat desa dalam kegiatan lembaga lain perlu disikapi secara proporsional dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, selama tidak ada aturan yang dilanggar dan sudah mendapatkan izin dari pimpinan, tentu hal itu menjadi bagian dari hak warga negara untuk mengikuti kegiatan yang dibuka secara umum. Namun yang harus menjadi perhatian adalah jangan sampai tugas utama sebagai pelayan masyarakat menjadi terabaikan," kata Humaedi kepada Radar Nusantara, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, pemerintah desa harus memastikan bahwa seluruh perangkat desa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan publik adalah prioritas. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena perangkat desa lebih fokus pada kegiatan lain. Selain itu, transparansi kepada masyarakat juga penting agar tidak muncul berbagai asumsi atau spekulasi yang dapat menimbulkan polemik," ujarnya.

Aktivis yang akrab disapa Bule tersebut menambahkan bahwa keterbukaan informasi dari pemerintah desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat dapat memahami posisi dan aktivitas perangkat desa secara objektif.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap perangkat desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlepas dari aktivitas lain yang dijalankan di luar tugas pokok pemerintahan desa.

(Wan)