Komando HAM Ajukan Audiensi ke DPRD Terkait Keluhan Warga Soal Aktivitas Tambang PT ROS

Pandeglang | Radar Nusantara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komando HAM (Hidupkan Aspirasi Masyarakat) resmi mengajukan permohonan audiensi kep...

Pandeglang | Radar Nusantara

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komando HAM (Hidupkan Aspirasi Masyarakat) resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang terkait berbagai keluhan warga mengenai aktivitas pertambangan PT Rajawali Octorys Sundari (ROS) di Blok Gunung Batu, Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 004/KOMANDO-HAM/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026 yang telah diterima Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang pada 10 Juni 2026.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Komando HAM F. Fahrulroji dan Sekretaris Ivan Ga itu, organisasi tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan dampak getaran yang diduga berkaitan dengan aktivitas peledakan batu (blasting) di area tambang PT ROS.

Menurut Komando HAM, berbagai laporan dan informasi yang diterima dari masyarakat perlu mendapat perhatian bersama serta dibahas secara terbuka melalui forum audiensi yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi teknis terkait.

Dalam suratnya, Komando HAM menyebut terdapat sejumlah rumah warga dan satu bangunan masjid yang dilaporkan mengalami keretakan. Berdasarkan pendataan yang dihimpun dari masyarakat, sedikitnya 13 rumah dan satu masjid disebut mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat hasil investigasi independen maupun kesimpulan resmi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa kerusakan bangunan tersebut secara langsung disebabkan oleh aktivitas peledakan yang dilakukan perusahaan.

Selain persoalan bangunan, Komando HAM juga menyoroti informasi mengenai adanya bantuan atau kompensasi yang disebut telah diterima oleh sebagian warga. Menurut mereka, diperlukan penjelasan yang transparan terkait mekanisme, dasar penetapan, dan bentuk bantuan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Melalui audiensi yang diajukan, Komando HAM mengusulkan sejumlah agenda pembahasan. Di antaranya pemaparan hasil pemantauan getaran selama kegiatan blasting berlangsung, kajian dampak lingkungan, verifikasi bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan, legalitas pelaksanaan peledakan, mekanisme bantuan kepada warga, serta pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan.

Komando HAM juga mengusulkan pembentukan tim independen atau tim gabungan yang melibatkan berbagai unsur untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan surat yang diajukan, audiensi direncanakan berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026 pukul 13.00 WIB di Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang.

Dalam permohonannya, Komando HAM meminta DPRD Kabupaten Pandeglang menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain PT Rajawali Octorys Sundari, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Camat Cigeulis, serta instansi teknis lainnya agar seluruh informasi dapat disampaikan secara berimbang dan objektif.

Sementara itu, PT Rajawali Octorys Sundari sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan, termasuk aktivitas peledakan, dilaksanakan berdasarkan perizinan yang sah, perencanaan teknis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat maupun pemerintah terkait berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

Dengan diajukannya audiensi tersebut, DPRD Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan guna memperoleh kejelasan informasi serta solusi terbaik bagi seluruh pihak.

(Wan)