Pemkab Pandeglang Terbitkan Tanggapan Eksekutif, Tegaskan Dana Rp36,3 Miliar Bukan Hilang

Pandeglang | Radar Nusantara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akhirnya menerbitkan Surat Tanggapan Eksekutif sebagai respons atas pe...

Pandeglang | Radar Nusantara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akhirnya menerbitkan Surat Tanggapan Eksekutif sebagai respons atas pemberitaan yang berkembang mengenai dugaan hilangnya dana puluhan miliar rupiah dari Kas Daerah sebagaimana menjadi perhatian publik usai terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam dokumen tanggapan resmi yang diterima Radar Nusantara, Selasa (7/7/2026), Pemkab Pandeglang menegaskan bahwa dana sekitar Rp36,3 miliar tersebut bukan merupakan uang yang hilang, melainkan sisa dana transfer pemerintah pusat yang bersifat terikat penggunaannya, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya.

Pada poin pertama surat tanggapan dijelaskan, dana tersebut seharusnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan. Namun, karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat, dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak mencapai target hingga Tahun Anggaran 2025, belanja-belanja yang telah dianggarkan dan bersifat mendesak dibayarkan menggunakan dana transfer yang bersifat terikat tersebut.

Selanjutnya, pada poin kedua dijelaskan bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkewajiban mengalokasikan kembali dana-dana terikat yang telah digunakan tersebut melalui APBD Tahun Anggaran 2026 pada bidang, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana telah dianggarkan sebelumnya.

Pemkab Pandeglang juga menyatakan bahwa pengalokasian kembali dana tersebut telah dilakukan sehingga rekomendasi LHP BPK RI dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi terbitnya surat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang, Yangto, S.H., M.H., menyatakan penjelasan dari pemerintah daerah merupakan langkah positif untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Namun demikian, ia menilai penjelasan tersebut masih perlu disampaikan secara lebih rinci dan terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi.

"Kami mengapresiasi adanya tanggapan resmi dari pemerintah daerah. Namun BPKD juga perlu memberikan penjelasan secara komprehensif kepada publik agar informasi ini tidak berkembang liar dan masyarakat memahami duduk persoalannya," ujar Yangto yang juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Pandeglang kepada Radar Nusantara.

Menurutnya, DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK agar seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yangto menegaskan, transparansi menjadi hal penting mengingat persoalan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat luas.

"Yang perlu dipastikan sekarang adalah bagaimana mekanisme penggunaan dana tersebut, dasar hukumnya, serta bagaimana proses pengembaliannya sesuai rekomendasi BPK. Penjelasan itu penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," katanya.

Sebelumnya, LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 mencatat adanya selisih antara sisa dana transfer pemerintah pusat yang seharusnya masih tersedia dengan saldo kas daerah. Temuan tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan publik mengenai pengelolaan kas daerah.

Dengan terbitnya Surat Tanggapan Eksekutif, Pemkab Pandeglang menegaskan bahwa dana dimaksud bukan hilang, melainkan telah digunakan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat mendesak dan akan dipulihkan melalui mekanisme penganggaran kembali sebagaimana rekomendasi BPK.

Radar Nusantara tetap membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan penjelasan tambahan sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Wan)