Wamendagri Ajak Kepala Daerah Perkuat Kemitraan Strategis Demi Sukseskan Asta Cita

Jakarta | Radar Nusantara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia membangun kemit...

Jakarta | Radar Nusantara

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai langkah memperkuat pelaksanaan program Asta Cita dan mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Wiyagus saat membuka Kursus Pemantapan Pemimpin Daerah (KPPD) di Lapangan Tengah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutannya, Wiyagus menegaskan bahwa kepala daerah merupakan aktor utama pembangunan nasional di wilayah masing-masing. Karena itu, kepala daerah tidak cukup hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga dituntut menjadi pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh potensi daerah secara efektif.

"Kepala daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh sumber daya pembangunan secara optimal untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi dengan berbagai pihak. Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan kita membangun kemitraan strategis yang dilandasi visi dan misi yang sama, pembagian peran yang jelas, kolaborasi yang efektif, serta komitmen menghasilkan capaian yang benar-benar terukur," kata Wiyagus.

Sebagai pedoman bagi para kepala daerah, Wiyagus memaparkan lima pilar kemitraan strategis yang perlu diperkuat, yakni kemitraan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, kemitraan horizontal antarpemerintah daerah, kemitraan dengan DPRD dan Forkopimda, kemitraan dengan dunia usaha dan sektor swasta, serta kemitraan strategis dengan media.

Ia menegaskan bahwa kemitraan tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, melainkan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kemitraan strategis bukan hanya tentang bekerja sama, tetapi bagaimana menciptakan nilai bersama (creative public value). Ukurannya bukan seberapa banyak nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Menurutnya, di tengah dinamika geopolitik global, tantangan ekonomi, dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks, kepala daerah dituntut memiliki kepemimpinan yang adaptif, berwawasan kebangsaan, serta mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap berbagai tantangan.

Melalui penyelenggaraan KPPD di Lemhannas, para kepala daerah diharapkan memperoleh penguatan kapasitas kepemimpinan sebagai bekal dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional.

Wiyagus menambahkan, peningkatan kualitas kepemimpinan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan fondasi ekonomi yang kuat, sumber daya manusia unggul, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Ia menekankan bahwa seluruh agenda tersebut selaras dengan program Asta Cita yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), program perangkat daerah, hingga penganggaran dalam APBD.

Upacara pembukaan KPPD turut dihadiri Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono, serta para kepala daerah peserta KPPD dari berbagai daerah di Indonesia. Sumber: Puspen Kemendagri. 

(Wan/FIA).