Audiensi Jilid III, Pemuda Pagelaran Desak Transparansi Anggaran dan Pemanfaatan Alun-Alun

Pandeglang | Radar Nusantara Paguyuban Pemuda Kecamatan Pagelaran kembali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kecamatan ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Paguyuban Pemuda Kecamatan Pagelaran kembali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Audiensi Jilid III yang dijadwalkan berlangsung Rabu (26/8/2026) pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Pagelaran itu membawa sejumlah tuntutan keterbukaan, terutama terkait pengelolaan anggaran kecamatan, pembiayaan kegiatan PHBN/HUT Kemerdekaan RI Tahun 2026, serta pemanfaatan Alun-Alun Pagelaran untuk korsel atau pasar malam.

Koordinator Paguyuban Pemuda Kecamatan Pagelaran, Ilham Kamil, kepada Radar Nusantara, Selasa (25/8/2026), mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan pertanyaan masyarakat yang menurut pihaknya perlu memperoleh penjelasan secara terbuka, terukur, serta didukung data yang dapat diverifikasi.

“Kami siap berdialog, tetapi kami juga meminta jawaban yang jelas. Kami menghormati pemerintah, tetapi kami juga meminta agar suara masyarakat dihormati,” kata Ilham.

Dalam surat bernomor Istimewa/AUDIENSI/VIII/2026, Paguyuban Pemuda meminta Pemerintah Kecamatan Pagelaran menjelaskan besaran anggaran yang tersedia dan/atau dikelola pada Tahun Anggaran 2026, sumber anggaran, program dan kegiatan yang dibiayai, nilai masing-masing kegiatan, rencana dan realisasi penggunaan, pihak pelaksana, serta mekanisme pengadaan atau penunjukan apabila melibatkan pihak ketiga.

Selain penjelasan mengenai anggaran kecamatan, Paguyuban secara khusus mempertanyakan pengelolaan anggaran PHBN/HUT Kemerdekaan RI Tahun 2026. Poin yang diminta dibuka meliputi total anggaran, seluruh sumber penerimaan, susunan dan penanggung jawab panitia, dasar pembentukan panitia, Rencana Anggaran Biaya (RAB), rincian belanja, realisasi penggunaan dana, mekanisme pencatatan dan penyimpanan dana, serta dokumen pertanggungjawaban.

Sumber pendanaan PHBN juga menjadi perhatian. Paguyuban meminta kejelasan apakah pembiayaan kegiatan berasal dari APBD/APBN, pemerintah desa, sponsor, donasi, swadaya masyarakat, kontribusi pihak ketiga atau sumber lainnya. Jika terdapat penerimaan dari pihak tertentu, mereka meminta asal, jumlah, mekanisme penerimaan serta pertanggungjawabannya dapat dijelaskan.

“Yang kami minta pada prinsipnya keterbukaan. Kalau pengelolaannya sudah sesuai ketentuan, penjelasan dan data yang jelas tentu dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat,” ujar Ilham.

Poin lain yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan Alun-Alun Pagelaran untuk kegiatan korsel atau pasar malam. Paguyuban meminta pemerintah kecamatan menjelaskan siapa pihak yang mengajukan penggunaan lokasi tersebut, siapa yang memberikan persetujuan, dasar hukum pemanfaatannya, keberadaan surat izin atau persetujuan tertulis, perjanjian pemanfaatan atau sewa, serta jangka waktu kegiatan.

Aspek keuangan dari penggunaan fasilitas publik itu turut dipertanyakan. Paguyuban meminta kejelasan mengenai ada atau tidaknya sewa, retribusi, kontribusi maupun pungutan, termasuk besarannya, pihak penerima pembayaran, bukti penerimaan serta mekanisme pencatatannya.

Paguyuban menyatakan keberatan apabila pemanfaatan Alun-Alun Pagelaran dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Mereka juga meminta kepastian mengenai penanggung jawab keamanan, kebersihan, pengelolaan sampah, pengaturan lalu lintas dan parkir, pengawasan wahana permainan, jam operasional, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan fasilitas.

Menurut Ilham, pihaknya tidak menolak kegiatan masyarakat atau kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat. Namun, karena alun-alun merupakan fasilitas publik, pemanfaatannya dinilai harus memiliki dasar, izin, mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.

Untuk mendukung proses klarifikasi, Paguyuban meminta sejumlah dokumen dapat diperlihatkan atau dijelaskan dalam audiensi, di antaranya dokumen perencanaan kegiatan, RAB, dokumen pelaksanaan, surat keputusan atau penugasan panitia apabila ada, surat permohonan dan persetujuan pemanfaatan Alun-Alun, perjanjian kerja sama, bukti pembayaran atau penerimaan, dokumen pertanggungjawaban serta dokumentasi kegiatan.

Paguyuban juga meminta setiap jawaban atas pokok persoalan dicatat dalam notulen atau berita acara. Apabila terdapat dokumen yang tidak dapat diberikan, pemerintah kecamatan diminta menjelaskan alasan dan mekanisme untuk memperoleh informasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Audiensi tersebut diharapkan turut menghadirkan Camat Pagelaran, unsur Polsek dan Koramil Pagelaran, Ikades Kecamatan Pagelaran serta panitia PHBN. Menurut Paguyuban, kehadiran pihak-pihak terkait diperlukan agar pertanyaan dapat dijawab sesuai kewenangan masing-masing dan tidak menimbulkan perbedaan informasi.

Ilham menegaskan audiensi bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah kecamatan, melainkan bagian dari kontrol sosial dan partisipasi masyarakat. Pihaknya tetap mengutamakan dialog serta penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku.

Apabila Audiensi Jilid III belum menghasilkan klarifikasi yang memadai, Paguyuban menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan, antara lain menyampaikan persoalan kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang, menempuh mekanisme permohonan informasi, serta menyampaikan laporan kepada APIP/Inspektorat apabila terdapat indikasi persoalan administrasi atau pengelolaan keuangan yang dinilai perlu diperiksa.

“Kami mengedepankan musyawarah. Yang kami harapkan adalah jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar persoalan yang menjadi pertanyaan masyarakat memperoleh kepastian,” pungkas Ilham.

Surat Audiensi Jilid III tersebut ditembuskan kepada Bupati Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Polres Pandeglang, Polsek Pagelaran, Koramil Pagelaran, Ikades Kecamatan Pagelaran, media online dan arsip.

Sementara itu, Camat Pagelaran, Drs. H. M. Asep Saepudin, S.AP., hingga Selasa (25/8/2026) belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas materi yang dipersoalkan Paguyuban Pemuda Kecamatan Pagelaran.

Radar Nusantara tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Camat Pagelaran serta pihak terkait untuk memberikan penjelasan guna memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan pemberitaan.

(Wan).