Pandeglang | Radar Nusantara Kondisi bangunan MTs Mathla'ul Anwar Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang...
Pandeglang | Radar Nusantara
Kondisi bangunan MTs Mathla'ul Anwar Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mengalami kerusakan di sejumlah bagian ternyata menyimpan persoalan lain yang dikeluhkan sebagian wali murid. Di tengah keterbatasan sarana pendidikan, mulai dari ruang kelas hingga toilet yang sudah lama tidak dapat difungsikan, muncul pengakuan sejumlah orang tua siswa yang menyebut dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima anak mereka diduga tidak diterima secara utuh karena sebagian digunakan untuk menyelesaikan kewajiban administrasi sekolah. Di sisi lain, pihak madrasah membantah melakukan pungutan, menjelaskan tidak memungut SPP maupun biaya pembangunan, serta menyatakan penggunaan dana tersebut berkaitan dengan kewajiban pendidikan yang telah disepakati bersama.
Pantauan Radar Nusantara saat mendatangi MTs Mathla'ul Anwar Bojong pada Rabu (6/8/2026), sejumlah fasilitas sekolah tampak dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa pintu ruang kelas mengalami kerusakan, sementara toilet siswa dan siswi sudah lama tidak dapat digunakan. Menurut pihak sekolah, sebagian siswa terpaksa memanfaatkan toilet masjid maupun toilet Polsek Bojong.
Berdasarkan Data Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, MTs Mathla'ul Anwar Bojong merupakan madrasah swasta yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 750 meter persegi, beralamat di Jalan Saketi–Malingping Km 10,5, Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Madrasah tersebut tercatat memiliki akreditasi B.
Di tengah kondisi tersebut, salah seorang wali murid berinisial N, warga Kecamatan Bojong, mengaku anaknya memperoleh bantuan PIP sebesar Rp750.000 pada pencairan yang dilakukan Senin (3/8/2026). Namun, menurut pengakuannya, dana yang diterima hanya tersisa Rp35.000.
"Alhamdulillah anak saya mendapat PIP Rp750 ribu, tetapi dipotong karena katanya ada tunggakan bayaran sekolah, jadi yang saya terima tinggal Rp35 ribu. Sekarang sudah beres semuanya. Kalau nanti ada pelantikan tinggal mencari uang jajannya saja," ujarnya.
Meski demikian, N mengaku tetap bersyukur anaknya memperoleh bantuan tersebut dan berharap pendidikan anaknya dapat terus berlanjut.
"Harapan saya, semoga anak saya bisa terus sekolah sampai memiliki pendidikan yang layak," katanya.
Keterangan senada disampaikan seorang warga Bojong yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurutnya, proses pencairan PIP dilakukan secara kolektif di Bank BRI Labuan dengan pendampingan pihak sekolah.
Ia mengaku para siswa diberangkatkan menggunakan sejumlah kendaraan menuju bank penyalur. Setelah dana dicairkan, menurut pengakuannya, uang tersebut diserahkan kepada operator sekolah. Sumber itu juga menyebut dana yang telah dicairkan kemudian diserahkan kepada beberapa orang berinisial DN, WN, AW, dan TPK, sebelum keesokan harinya para wali murid dipanggil ke rumah kepala sekolah untuk menerima sisa dana.
Menurut sumber tersebut, penerima PIP meliputi hampir seluruh siswa kelas II, kelas III, termasuk sebagian alumni. Ia juga mengklaim terdapat siswa yang telah melunasi kewajiban administrasi sekolah namun tetap mengalami pengurangan dana bantuan.
"Setiap pencairan seperti itu. Harapannya bantuan PIP bisa dipakai membeli buku, tas atau sepatu, tetapi kadang untuk uang jajan saja sudah tidak ada," tuturnya.
Untuk memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Radar Nusantara meminta konfirmasi kepada Kepala MTs Mathla'ul Anwar Bojong, Aden Z. Muttaqin, S.Ag., serta operator sekolah, Deni Saepul, S.Pd.I.
Menanggapi permohonan konfirmasi tersebut, Aden mengundang wartawan datang langsung ke madrasah agar dapat melihat kondisi sekolah secara menyeluruh. Saat ditemui, ia memperlihatkan sejumlah ruangan yang mengalami kerusakan, termasuk fasilitas toilet yang telah lama tidak digunakan.
"Beginilah kondisi madrasah kami. Bangunan dan pintunya banyak yang rusak. Toilet siswa juga sudah lama tidak bisa dipakai. Bahkan tidak sedikit siswa yang menggunakan toilet masjid maupun toilet Polsek Bojong," ujarnya didampingi dua orang guru.
Menurut Aden, jumlah peserta didik pada Tahun Pelajaran 2025/2026 mencapai 122 siswa, sedangkan pada tahun ajaran terbaru menurun menjadi 104 siswa. Ia menduga penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi bangunan sekolah yang belum mendapatkan perbaikan.
Aden menjelaskan sekitar 110 siswa menerima bantuan PIP, di luar siswa yang orang tuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga mengaku mempertanyakan adanya perbedaan nominal bantuan yang diterima para siswa.
"Ada yang menerima Rp750 ribu, ada juga Rp350 ribu atau Rp375 ribu. Kami juga bertanya mengapa nominalnya berbeda, padahal ada siswa kelas III yang hanya menerima Rp350 ribu," jelasnya.
Ia menegaskan MTs Mathla'ul Anwar Bojong tidak memungut SPP bulanan maupun biaya pembangunan sekolah. Operasional madrasah, katanya, dibiayai melalui Dana BOS. Orang tua hanya dikenakan biaya semester sebesar Rp150.000 setiap enam bulan berdasarkan hasil musyawarah untuk mendukung kegiatan siswa, seperti Pramuka dan OSIS.
"Kami tidak pernah meminta uang untuk pembangunan sekolah. Bahkan siswa yatim dibebaskan dari biaya semester. Kami sekolah swasta, justru berusaha tidak membebani masyarakat karena kami membutuhkan murid," tegasnya.
Sementara itu, operator sekolah Deni Saepul menunjukkan data penerima PIP kepada Radar Nusantara. Berdasarkan data tersebut, jumlah penerima bantuan mencapai 118 orang, terdiri atas siswa kelas II, kelas III, dan alumni yang baru lulus. Dari jumlah tersebut, 43 orang menerima bantuan sebesar Rp750.000, 25 orang menerima Rp375.000, dan 18 orang menerima Rp350.000. Sekitar 10 penerima lainnya belum mencairkan bantuan karena berada di luar daerah atau masih terkendala administrasi.
Menurut Deni, pencairan dilakukan di BRI Labuan menggunakan sembilan unit angkutan umum dan satu kendaraan pribadi sejak pagi hingga sore hari.
"Ada juga yang belum mengambil karena buku tabungannya hilang. Kami sudah berkoordinasi untuk proses pengurusannya," katanya.
Terkait adanya pengakuan sejumlah wali murid mengenai penggunaan sebagian dana PIP untuk menyelesaikan kewajiban administrasi sekolah, pihak madrasah menyatakan hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendidikan peserta didik. Namun, pihak sekolah belum menjelaskan secara rinci mekanisme maupun dasar tertulis yang menjadi acuan apabila dana PIP digunakan untuk memenuhi kewajiban administrasi tersebut.
Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang berkepentingan apabila di kemudian hari terdapat penjelasan, klarifikasi, maupun data tambahan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MTs Mathla'ul Anwar Bojong.
(Wan)
COMMENTS