Ketua RT di Cigeulis Pimpin Dua Poktan, Ira Katimker Angkat Bicara!

Pandeglang | Radar Nusantara Kepengurusan kelompok tani (Poktan) di Desa Waringinjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, menjadi sor...

Pandeglang | Radar Nusantara

Kepengurusan kelompok tani (Poktan) di Desa Waringinjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan. Sa’inta yang disebut menjabat sebagai Ketua RT diketahui memimpin dua kelompok tani sekaligus, yakni Poktan Tunas Waringin dan Poktan Medang Kamulyan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kerja (Katimker) Kementerian Pertanian Kabupaten Pandeglang, Ira Darmawati, memberikan penjelasan terkait status Sa’inta serta ketentuan rangkap jabatan dalam kepengurusan Poktan.

Menurut Ira, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Parman sudah bukan lagi Ketua Poktan Tunas Waringin definitif dan telah digantikan oleh Sa’inta.

"Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Pak Parman sudah bukan Ketua Poktan Tunas Waringin lagi yang definitif karena sudah diganti oleh Pak Sa’inta, yang bukanlah seorang Kadus, tapi beliau hanya seorang Ketua RT," kata Ira kepada Radar Nusantara, Minggu (16/8/2026).

Ira menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), RT termasuk dalam LKD yang merupakan mitra pemerintah desa. Dengan demikian, menurutnya, Ketua RT diperbolehkan menjadi ketua maupun pengurus Poktan atau Gapoktan.

Terkait Sa’inta yang memimpin dua Poktan sekaligus, Ira mengatakan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani tidak memuat ketentuan yang secara tegas melarang Ketua Poktan atau Gapoktan merangkap jabatan di kelompok lain.

"Jika ada Ketua Poktan yang merangkap jabatan di Poktan atau Gapoktan yang lain, tidak bertentangan dengan Permentan tersebut selama yang bersangkutan tidak ada benturan kepentingan yang dapat merusak objektivitas, integritas atau profesionalisme dalam menjalankan tugas resmi dan membuat keputusan," jelasnya.

Meski tidak terdapat larangan secara tegas, Ira mengingatkan agar rangkap kepengurusan seperti itu sebaiknya dihindari untuk mencegah potensi benturan kepentingan dan konflik di tengah masyarakat.

"Sebaiknya dalam memilih ketua atau pengurus Poktan jangan yang merangkap jabatan sebagai Ketua Poktan di Poktan yang lain karena khawatir terjadi benturan kepentingan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat," tegas Ira.

Ia mengatakan saran tersebut juga telah disampaikan kepada Koordinator Penyuluh (Korluh) terkait.

Radar Nusantara kemudian mempertanyakan apakah penetapan Sa’inta sebagai Ketua Poktan Tunas Waringin merupakan hasil usulan dan musyawarah anggota atau penunjukan dari Korluh/Penyuluh Pertanian.

"Balik lagi keputusan kepala desa. Ini info dari Korluh," jawab Ira.

Ira menambahkan, apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya benturan kepentingan, ketua Poktan dapat diganti melalui hasil musyawarah anggota kelompok yang dihadiri tokoh masyarakat setempat, pamong desa dan instansi terkait dengan pendampingan Penyuluh Pertanian.

Keterangan tersebut membuat mekanisme pergantian Parman kepada Sa’inta sebagai Ketua Poktan Tunas Waringin masih perlu diperjelas, terutama mengenai proses musyawarah dan administrasi perubahan kepengurusan. Terlebih, Poktan Tunas Waringin saat ini dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan irigasi tersier di Desa Waringinjaya.

(Wan).