Penerimaan Guru Honorer Baru di SDN Labuan 5 Disoal, LSM Minta Disdikpora Turun Tangan

Pandeglang | Radar Nusantara  Informasi mengenai dugaan penerimaan tenaga honorer baru di SDN Labuan 5, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandegla...

Pandeglang | Radar Nusantara 

Informasi mengenai dugaan penerimaan tenaga honorer baru di SDN Labuan 5, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan. Seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut pihak sekolah diduga menerima tenaga honorer baru berinisial TT.

Sumber tersebut mempertanyakan mekanisme serta dasar penerimaan tenaga honorer baru di sekolah negeri tersebut, terutama di tengah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.

"Informasinya ada honorer baru berinisial TT yang diterima di SDN Labuan 5. Yang kami pertanyakan, apakah sekarang sekolah masih diperbolehkan menerima honorer baru dan bagaimana mekanismenya," ujar sumber kepada Radar Nusantara, Rabu (12/8/2026). 

Menurut sumber, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang agar tidak berkembang menjadi informasi yang simpang siur.

Radar Nusantara kemudian menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Plt Kepala SDN Labuan 5, Faisal Akrobi. Sejumlah pertanyaan diajukan, di antaranya mengenai kebenaran penerimaan guru honorer berinisial TT, waktu mulai bertugas, dasar dan mekanisme penerimaan, koordinasi atau persetujuan dari Disdikpora Pandeglang, serta tugas atau mata pelajaran yang diampu.

Permintaan konfirmasi tersebut juga ditembuskan kepada Disdikpora Kabupaten Pandeglang dan Koordinator Wilayah (Korwil) Disdikpora Kecamatan Labuan.

Terpisah, Ketua LSM Gerakan Hak Asasi Manusia Rakyat Nusantara (Gerahamtara) Provinsi Banten, Humaedi, saat ditemui di wilayah Kecamatan Saketi, meminta pihak sekolah berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pengangkatan tenaga non-ASN.

Menurut Humaedi, kebijakan pemerintah mengenai penataan tenaga non-ASN harus menjadi perhatian seluruh instansi pemerintah, termasuk satuan pendidikan negeri. Karena itu, apabila benar terdapat penerimaan tenaga honorer baru, ia meminta Disdikpora Pandeglang melakukan verifikasi untuk memastikan status, dasar penugasan, sumber pembiayaan, dan pihak yang memberikan kewenangan.

"Kami mengimbau kepala sekolah maupun pihak terkait agar tidak mengambil kebijakan pengangkatan tenaga honorer baru apabila memang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kebijakan di tingkat sekolah justru menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari," kata Humaedi.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pada pokoknya melarang Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa pejabat yang melakukan pengangkatan dan tidak mengindahkan larangan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Humaedi menegaskan perlu dipastikan terlebih dahulu apakah informasi mengenai TT benar merupakan pengangkatan tenaga honorer baru, atau bentuk penugasan lain dengan status dan mekanisme berbeda. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

"Disdikpora perlu turun melakukan klarifikasi. Kalau memang diperbolehkan, jelaskan dasar aturannya. Sebaliknya, kalau mekanismenya tidak sesuai, tentu harus dievaluasi dan ditertibkan sesuai ketentuan. Prinsipnya jangan sampai ada kebijakan kepegawaian yang mengabaikan aturan," ujarnya.

Humaedi juga meminta Korwil Disdikpora Kecamatan Labuan ikut melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di lingkungan sekolah.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai penerimaan tenaga honorer berinisial TT tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Kepala SDN Labuan 5 dan instansi terkait. Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari penerapan asas keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Wan).