Perangkat Desa Panimbangjaya Merangkap TFL BSPS, Warga Pertanyakan Ketentuannya

Pandeglang | Radar Nusantara Status rangkap tugas seorang perangkat Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, yang juga...

Pandeglang | Radar Nusantara

Status rangkap tugas seorang perangkat Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, yang juga bertugas sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Cimanggu menjadi perhatian sejumlah warga. Mereka mempertanyakan apakah rangkap tugas tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Salah seorang warga Panimbang yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja Yanto (nama samaran), mengaku mengetahui bahwa H. Khusni masih aktif sebagai perangkat Desa Panimbangjaya sekaligus menjalankan tugas sebagai pendamping BSPS di Kecamatan Cimanggu.

"Kami bukan mempersoalkan seseorang mencari penghasilan tambahan. Yang kami pertanyakan adalah apakah perangkat desa memang diperbolehkan merangkap pekerjaan seperti itu. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat menjadi berkurang," ujarnya kepada Radar Nusantara, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Yanto, di masyarakat juga berkembang informasi bahwa H. Khusni dinilai lebih sering menjalankan aktivitas pendampingan BSPS dibandingkan bertugas di kantor desa. Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan perubahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada sepeda motor dinas menjadi pelat hitam. Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Pejabat (Pj) Kepala Desa Panimbangjaya, Ade Nurdin, membenarkan bahwa H. Khusni memang menjalankan dua tugas.

"Terkait H. Khusni yang rangkap pekerjaan memang betul adanya. Beliau sebagai perangkat Desa Panimbangjaya sekaligus sebagai pendamping BSPS atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Kecamatan Cimanggu," kata Ade Nurdin.

Meski demikian, Ade memastikan tugas tambahan tersebut tidak mengganggu kewajiban H. Khusni sebagai perangkat desa.

"Kalau terkait pekerjaan di desa, beliau tetap standby bekerja setiap hari. Adapun melakukan pendampingan di desa-desa Kecamatan Cimanggu dilakukan pada saat tidak masuk kantor desa, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Jadi aktivitas di desa tidak terganggu. Intinya, meskipun ada pekerjaan rangkap, tidak mengganggu aktivitas dan kewajibannya sebagai perangkat Desa Panimbangjaya," jelasnya.

Sebelumnya, Radar Nusantara juga telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada H. Khusni terkait rangkap tugas tersebut, termasuk mengenai informasi dugaan perubahan pelat kendaraan dinas.

Dalam tanggapannya, H. Khusni hanya memberikan penjelasan terkait pengelolaan aset desa.

"Waalaikumsalam, punten. Terkait pengelolaan aset desa bukan ranah saya, itu tugas Kaur Umum. Saya sebatas membina untuk pelaporannya," tulis H. Khusni melalui pesan WhatsApp.

Namun hingga berita ini diterbitkan, H. Khusni belum memberikan jawaban secara spesifik mengenai dasar hukum yang memperbolehkan dirinya merangkap jabatan sebagai perangkat desa dan TFL BSPS maupun terkait informasi mengenai kendaraan dinas yang berkembang di masyarakat.

Radar Nusantara masih berupaya memperoleh penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kecamatan Panimbang, Pemerintah Kecamatan Cimanggu, serta instansi pembina Program BSPS untuk memastikan apakah rangkap tugas tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Radar Nusantara tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik apabila terdapat penjelasan atau data tambahan di kemudian hari.

(Wan/YS)