PRAPERADILAN BENY ROBOT DITOLAK,KABIDKUM POLDA SULTENG : PENETAPAN TERSANGKA SESUAI PROSEDUR.

"Hakim PN Palu Nilai Permohonan Kurang Cermat, Polda Tegaskan Penyidikan Profesional. PALU-SULTENG,RN Pengadilan Negeri Palu menolak se...

"Hakim PN Palu Nilai Permohonan Kurang Cermat, Polda Tegaskan Penyidikan Profesional.

PALU-SULTENG,RN

Pengadilan Negeri Palu menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Beny Robot. Hakim menilai penetapan tersangka oleh penyidik Polres Palu telah sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti yang cukup.

Sidang dengan Nomor Perkara 15/Pid.Pra/2026/PN Pal itu digelar di Pengadilan Negeri Palu,Rabu 19/08/2026 siang. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Deni Lipu, S.H., dengan Panitera Pengganti Yenny, S.H.

Polda Sulteng Hadirkan Tim Bidkum

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah hadir melalui Bidang Hukum (Bidkum) yang dipimpin langsung Kabidkum Kombes Pol Andrie Satiagraha.

Praperadilan diajukan Beny Robot melalui kuasa hukumnya Wawan Ilham, S.H. dengan Termohon Kapolda Sulteng Cq Kapolresta Palu Cq Kasat Reskrim Polresta Palu.

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan upaya paksa berupa penetapan tersangka yang dinilai tidak didasarkan pada bukti cukup serta dianggap memiliki cacat prosedural.

Pertimbangan Hakim : Permohonan Kurang Cermat

Dalam putusannya, hakim tunggal PN Palu menolak seluruh permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Hakim dalam pertimbangannya menilai Pemohon kurang cermat dalam menyusun permohonan praperadilan. Pemohon juga mendasarkan dalilnya pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 158 sampai Pasal 164.

“Dalil Pemohon yang seolah-olah menyatakan penyidik tidak profesional dapat dibuktikan oleh Termohon dalam pokok perkara,” demikian pertimbangan hakim.

Hakim juga menyoroti bahwa Termohon telah melakukan prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengantongi paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025.

Hakim menilai Pemohon kurang teliti dan terkesan hanya mengikuti pola permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014.

Kabidkum : Ini Bentuk Komitmen Polri.

Kombes Pol Andrie Satiagraha mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim.

“Putusan ini menunjukkan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Kabidkum.

Menurutnya, kehadiran Tim Kuasa Termohon merupakan bentuk komitmen Polda Sulteng untuk memastikan setiap proses hukum yang dilakukan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia berharap putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kami berharap putusan ini dapat memberikan kepastian hukum dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Polri. Kami juga akan terus memastikan setiap tahapan penyidikan dilaksanakan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Pewarta : M. Ichan - Kaperwil Sulteng Radar Nusantara Group