BUMDes Rancatereup Diguyur Modal Rp270 Juta, AMIRA; Uangnya Dipakai Apa Saja?

Pandeglang | Radar Nusantara Penyertaan modal BUMDes Rancakarya, Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebesar ...

Pandeglang | Radar Nusantara

Penyertaan modal BUMDes Rancakarya, Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebesar Rp270.250.000 pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Pasalnya, usaha budidaya ikan patin yang dijalankan BUMDes kini hanya beroperasi di satu dari dua lokasi, sementara keuntungan selama sekitar satu tahun disebut hanya mencapai kurang lebih Rp20 juta.

Ade Subhi, pengurus sekaligus pengelola usaha ikan patin BUMDes Rancakarya, mengatakan usaha tersebut dikembangkan untuk memenuhi permintaan bibit patin, terutama pasar Jawa Barat dan Sumatera.

Menurut Ade, awalnya BUMDes mengontrak dua lokasi usaha, yakni di sekitar Kantor Desa Rancateureup dan satu lokasi lainnya. Saat ini, usaha difokuskan pada satu lokasi dengan kapasitas sekitar 500 ribu bibit patin, meski jumlah yang tersedia disebut sekitar separuhnya.

“Dalam satu tahun ini keuntungan mencapai Rp20 juta kurang lebih,” kata Ade, Sabtu (5/9/2026).

Namun, ketika ditanya mengenai besaran dan rincian penggunaan penyertaan modal BUMDes, Ade mengaku tidak mengetahuinya secara detail.

“Mungkin terkait permodalan Ibu Ketua BUMDes yang tahu,” ujarnya.

Ade juga mengakui dirinya merupakan perangkat Desa Rancateureup, selain menjadi pengurus dan pengelola usaha ikan patin BUMDes.

Dikonfirmasi terpisah, Nisa selaku Direktur BUMDes Rancakarya menjelaskan dana BUMDes digunakan untuk sewa dua lokasi, pembelian barang dan peralatan, benih, pakan, operasional serta gaji karyawan. Menurutnya, terdapat lebih dari 35 kolam di dua lokasi dengan jumlah awal larva yang ditebar sekitar 2 juta ekor.

Nisa membenarkan lokasi di belakang Kantor Desa Rancateureup untuk sementara tidak dioperasikan karena hasil panen beberapa kali dinilai tidak stabil. Sementara lokasi di Kampung Badur masih berjalan.

“Untuk sekali permodalan larva, pakan dan operasional per siklus dan untuk satu tempat sekitar Rp25 juta,” kata Nisa.

Satu siklus, menurut Nisa, berlangsung sekitar 40 hari. Namun, pendapatan tidak selalu sama karena terdapat penyusutan larva selama proses pembenihan.

Meski telah menjelaskan komponen penggunaan dana, hingga berita ini disusun belum diperoleh rincian nominal penggunaan keseluruhan penyertaan modal Rp270.250.000, mulai dari nilai sewa, pengadaan kolam dan peralatan, biaya operasional, gaji, jumlah siklus yang telah dibiayai, hingga posisi aset dan modal BUMDes saat ini.

Nisa memastikan dokumen pertanggungjawaban tersedia.

“Untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) kita ada dan selalu transparansi dengan kantor desa,” ujarnya.

Terkait pengelola, Nisa menyebut Ade Subhi sebagai pengurus sekaligus pengelola, sedangkan Aris, Ulung dan Asrori sebagai karyawan.

Selain itu, Radar Nusantara memperoleh informasi bahwa bendahara BUMDes Rancakarya disebut merupakan istri Aep, Kaur Keuangan Desa Rancateureup. Informasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi dari pihak bersangkutan dan pemerintah desa. Hubungan keluarga tersebut juga tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.

Menanggapi persoalan itu, Rohikmat, Ketua DPC Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, meminta BUMDes membuka rincian penggunaan modal agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.

“Persoalannya bukan hanya usaha ada atau tidak. Yang harus dapat dijawab adalah Rp270,25 juta itu direalisasikan menjadi apa. Berapa menjadi aset, berapa biaya operasional, berapa modal yang masih berputar, berapa omzet dan berapa laba bersihnya,” kata Rohikmat.

Menurutnya, keterangan modal sekitar Rp25 juta per siklus dan keuntungan sekitar Rp20 juta setahun perlu dilengkapi dengan data keuangan agar kinerja usaha dapat dinilai secara objektif.

“Kalau LPJ memang tersedia, buka rinciannya secara proporsional. Cocokkan penyertaan modal dengan aset, pengeluaran, pendapatan dan saldo modal. Kami tidak menuduh ada penyimpangan, tetapi uang Rp270 juta lebih harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun ekonomis,” tegas Rohikmat.

Ia juga meminta struktur pengelolaan dan pengawasan BUMDes diperjelas, termasuk posisi perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan serta informasi hubungan keluarga antara bendahara BUMDes dengan Kaur Keuangan desa.

“Transparansi bukan sekadar mengatakan LPJ ada. Transparansi berarti angka-angkanya bisa dijelaskan dan diuji. Kalau semuanya sesuai, keterbukaan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada BUMDes dan pemerintah desa,” pungkas Rohikmat. (Wan/Gus).